Berita Terbaru penegakan hukum Hari Ini

UU Tipikor Digugat, Pakar Hukum: Media Sosial Bisa Digunakan untuk Hambat Penegakan Hukum

UU Tipikor digugat di MK. Berbagai cara menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu caranya adalah melalui media sosial.

Kriminolog: Polisi Harus Gerak Cepat Tangani Kasus Kepala Cabang Bank

penanganan kasus penculikan hingga pembunuhan terhadap seorang kepala cabang bank di Jakarta harus segera diselesaikan dengan cermat.

Presiden Prabowo Tegaskan Integritas Usai OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer

Presiden Prabowo tegaskan komitmen integritas pasca OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer, menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum.

Arahan Prabowo soal Hukum tidak Pandang Bulu, Pengamat: Syarat Mutlak Keadilan Sosial

Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial 

Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Jadi Pilar Pengendalian Karhutla

PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.

Pengerahan Rantis TNI di Kejagung Dikhawatirkan Timbulkan Kesan Intimidatif

 pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.

Pengerahan Rantis TNI di Kejagung Jadi Catatan Buruk Penegakan Hukum Sipil

Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).

Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat

Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat

Pleidoi Tom Lembong Singgung Karut-Marutnya Penegakan Hukum di Indonesia

Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia. 

Penegakan Hukum ODOL Tunggu Kesiapan dan Integrasi Regulasi 

PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,

Ombudsman: Masih Ada Praktik Penyiksaan dalam Penanganan Perkara

Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara

Presiden Prabowo Sahkan Aturan Baru, Justice Collaborator Bisa Bebas Bersyarat

PRESIDEN Prabowo Subianto  menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.

Seusai Satgas Saber Pungli Dibubarkan, Kapolri Pastikan Penegakan Pidana Itu Tetap Jalan

Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.

Terungkap, Prabowo Sebut Banyak Penyalahguna Wewenang di Negara Ini

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat. 

Korlantas Polri Sebut Istilah ODOL dalam Penegakan Hukum Kurang Tepat

Agus menyebut pihaknya membentuk tim penegakan hukum kelebihan dimensi dan muatan (KDM). Hal ini sebagai langkah konkret menuju zero Over Dimension and Overload (ODOL).

Bhikku Sri Subhapanno Minta Pemimpin Bijaksana Urus Negara dan Adil dalam Penegakan Hukum

Guru Buddha secara konsisten menandaskan peranan penting dari kualitas batin ynag wajib dimiliki oleh seorang atau sekelompok pemimpin.

Polisi Tetapkan 7 Tersangka Kasus Pengiriman Calon Pekerja Migran Ilegal

Para korban rata-rata tidak memiliki dokumen resmi. Namun, tetap diberangkatkan dengan membayar sekitar Rp4,5 hingga Rp7,5 juta.

Berantas Judol Butuh Pendekatan Ekonomi

UPAYA pemerintah dalam memberantas praktik judi online (judol) tak dapat hanya dilakukan lewat pemblokiran situs maupun penegakan hukum lainnya.

Pastikan Penegakan Hukum, Revisi KUHAP Mesti Perkuat Pengawasan

Hal tersebut diungkap dalam diskusi publik bertajuk Dominus Litis RUU KUHAP. Menurut Arief, revisi beleid itu mesti dipantau seluruh pihak.

Kepala Bakamla Singgung Perlunya UU Keamanan Laut untuk Penegakan Hukum 

Irvansyah mengatakan Bakamla selama ini tidak memiliki payung hukum sendiri. Bakamla diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran. 

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia