Berita Terbaru Penegakan Hukum Hari Ini

Penegakan Hukum ODOL Tunggu Kesiapan dan Integrasi Regulasi 

PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,

Ombudsman: Masih Ada Praktik Penyiksaan dalam Penanganan Perkara

Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara

Presiden Prabowo Sahkan Aturan Baru, Justice Collaborator Bisa Bebas Bersyarat

PRESIDEN Prabowo Subianto  menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.

Seusai Satgas Saber Pungli Dibubarkan, Kapolri Pastikan Penegakan Pidana Itu Tetap Jalan

Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.

Terungkap, Prabowo Sebut Banyak Penyalahguna Wewenang di Negara Ini

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat. 

Korlantas Polri Sebut Istilah ODOL dalam Penegakan Hukum Kurang Tepat

Agus menyebut pihaknya membentuk tim penegakan hukum kelebihan dimensi dan muatan (KDM). Hal ini sebagai langkah konkret menuju zero Over Dimension and Overload (ODOL).

Bhikku Sri Subhapanno Minta Pemimpin Bijaksana Urus Negara dan Adil dalam Penegakan Hukum

Guru Buddha secara konsisten menandaskan peranan penting dari kualitas batin ynag wajib dimiliki oleh seorang atau sekelompok pemimpin.

Polisi Tetapkan 7 Tersangka Kasus Pengiriman Calon Pekerja Migran Ilegal

Para korban rata-rata tidak memiliki dokumen resmi. Namun, tetap diberangkatkan dengan membayar sekitar Rp4,5 hingga Rp7,5 juta.

Berantas Judol Butuh Pendekatan Ekonomi

UPAYA pemerintah dalam memberantas praktik judi online (judol) tak dapat hanya dilakukan lewat pemblokiran situs maupun penegakan hukum lainnya.

Pastikan Penegakan Hukum, Revisi KUHAP Mesti Perkuat Pengawasan

Hal tersebut diungkap dalam diskusi publik bertajuk Dominus Litis RUU KUHAP. Menurut Arief, revisi beleid itu mesti dipantau seluruh pihak.

Kepala Bakamla Singgung Perlunya UU Keamanan Laut untuk Penegakan Hukum 

Irvansyah mengatakan Bakamla selama ini tidak memiliki payung hukum sendiri. Bakamla diatur melalui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelayaran. 

Penahanan Hasto Kristiyanto Jadi Langkah Tegas Penegakan Hukum

Penahanan Hasto dinilai langkah tegas penegakan hukum. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilai sudah tepat.

Mantan Kader PDIP Sebut Penegakan Hukum Harus Dihormati

KPK rampung memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Tersangka kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan itu langsung ditahan.

Mahfud MD soal RUU Kejaksaan: Jaksa Salah Harus Diproses, tak Usah Izin Jaksa Agung

Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.

Penanganan Kasus Hasto Murni Penegakan Hukum

Praperadilan Hasto dinilai membuktikan KPK bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Tessa menegaskan instansinya tidak berpolitik, seperti tuduhan Hasto.

Kemenhut Gandeng Polri untuk Maksimalkan Upaya Perlindungan Hutan

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) menjalin kerja sama dengan Polri untuk memaksimalkan upaya perlindungan hutan di Indonesia.

Kasus Hasto Momentum KPK Buktikan Penegakan Hukum tanpa Pandang Bulu

GURU Besar Universitas Andalas, Asrinaldi menegaskan bahwa, pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus berjalan profesional.

Kinerja Penegakan Hukum Pemerintahan Prabowo, Perkara Lama Harus Diselesaikan

Hibnu juga menegaskan agar pemerintah khususnya lembaga hukum agar segera menyelesaikan polemik pagar laut di Pantai Indah Kapuk 2 yang tak kunjung usai. 

Skor Penegakan Hukum Jeblok, Masyarakat Sipil Dorong Penguatan Pengawas Independen

Penambahan kewenangan terhadap aparat penegak hukum lewat revisi sejumlah undang-undang adalah salah kaprah.

Pemerintahan Trump Hentikan Kebijakan Perlindungan Lokasi Sensitif, Perketat Penegakan Hukum Imigrasi

Pemerintahan Trump mengumumkan penghentian dua arahan penting yang membatasi penegakan hukum di lokasi-lokasi sensitif seperti gereja dan sekolah.

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

Generasi (C)emas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia