Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 merencanakan ada Rp176,3 triliun yang dialokasikan sebagai belanja investasi. Capaiannya hingga akhir Juni 2023, terealisasi sebesar Rp39 triliun atau 22,12%.
"Ini terutama untuk infrastruktur yaitu LMAN, di dalam rangka mendukung pembangunan proyek strategis nasional Rp22 triliun, lalu di klaster pendidikan Rp15 triliun pencairan untuk dana abadi, dan klaster kerja sama internasional Rp2 triliun," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7).
Sri Mulyani mengatakan ini adalah belanja yang tidak habis pakai, tapi merupakan investasi. Maka seperti LMAN atau Lembaga Manajemen Aset Negara, total alokasinya sudah mencapai Rp144,46 triliun dan sudah menghasilkan berbagai macam infrastruktur strategis nasional, mulai dari 52 proyek jalan tol , 38 proyek bendungan, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek irigasi, 9 proyek jalur kereta api, 6 proyek ibu kota negara dan1 proyek air baku satu proyek.
Baca juga : Belanja APBD di Bawah 40%, Menkeu: Penyalurannya belum Melengkapi Syarat
LMAN adalah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah binaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan percepatan penyediaan infrastruktur PSN.
"Pemerintah juga mendukung untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), terutama untuk perumahan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Total dana FLPP Rp85,78 triliun, dimana untuk target 2023 sebanyak 229.000 unit rumah disalurkan," kata Menkeu.
Selain itu, dari dana ini termasuk kontribusi di dalam dana abadi di bidang pendidikan yang sampai sekarang sudah terakumulasi Rp134,1 triliun.
Baca juga : Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara
"Manfaatnya untuk mendukung berbagai beasiswa, riset dan juga di bidang pendidikan, kebudayaan, dan juga penelitian serta kementerian agama," kata Menkeu. (Z-4)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved