Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.407,9 triliun dan belanja negara Rp1.255,7 triliun.

Belanja Negara hingga semester I-2023 tercatat sebesar Rp1.255,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp891,6 triliun, tumbuh tipis 1,6% dibandingkan semester I-2022.

Artinya 71% dari total belanja negara adalah belanja pemerintah pusat. Jumlah belanja ini baru 39,7% dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun 2023.

Baca juga : Belanja 7 Sektor Prioritas APBN 2024 Capai Rp2.259 Triliun. Untuk IKN Rp40,6 T

Terlihat, kecepatan belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Juni 2023 belum mencapai 40%. Sementara penerimaan negara telah mencapai 57%.

"Maka posisi dari APBN surplus," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin (24/7).

Belanja Pemilu

Belanja Kementerian Lembaga tercatat sebesar Rp417,2 triliun, hanya 41,7% dari target APBN. Dari belanja K/L ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pembangunan infrastruktur prioritas.

Baca juga : Kinerja Baik APBN Masih Terus Berlanjut

Sementara itu belanja non Kementerian Lembaga yang dikelola mencapai Rp474,4 triliun, 38,1% dari total target APBN Kita.

Belanja non K/L ini, terdiri dari belanja yang biasanya langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, seperti subsidi BBM, kartu prakerja, dan subsidi pupuk.

Mayoritas belanja non-K/L didominasi oleh belanja untuk masyarakat. Dari Rp891,6 triliun yang dibelanjakan pemerintah, sebesar 55,2% atau Rp492 triliun merupakan belanja yang langsung manfaatnya diterima masyarakat.

Baca juga : Belanja Investasi APBN Baru 22,12% Hingga Juni 2023

"Artinya APBN sangat diandalkan terutama bagi kelompok rentan dan miskin," kata kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Dari Rp492 triliun, dalam 6 bulan dibelanjakan untuk perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta kelompok keluarga yang mengandalkan penerimaan dari APBN tiap bulanya.

Lalu dalam 6 bulan Rp492 triliun itu dibelanjakan juga untuk kartu sembako Rp22,3 triliun kepada 18,7 juta kelompok penerima manfaat, atau Rp3,7 triliun tiap bulannya.

Baca juga : Duit Bansos Beras Ditambah Rp8 triliun, Mulai Oktober 2023

Kemudian keluarga rentan dan miskin ini juga didaftarkan untuk mendapatkan akses kesehatan. Tiap bulan APBN membayarkan akses BPJS kesehatan Rp3,9 triliun per bulan bagi 96,7 juta peserta, atau Rp23,2 triliun dalam 6 bulan.

"Ini adalah negara yang langsung diberikan untuk melindungi masyarakat miskin. Masih banyak belanja lain yang langsung dinikmati masyarakat dari mulai biaya operasi sekolah, program Indonesia pintar untuk memberikan beasiswa kepada 10,9 juta, bantuan benih kepada para petani, bantuan pupuk organik, bantuan alsintan," beber Menkeu.

Subsidi listrik dan BBM

Di sisi lain dalam bentuk subsidi yang dirasakan masyarakat umum yaitu subsidi listrik Rp42,9 triliun atau Rp7,1 triliun per bulan. Lalu subsidi kompensasi BBM Rp57,7 triliun atau Rp9,6 triliun per bulan, serta subsidi elpiji 3 kilo gram Rp32,5 triliun atau Rp5,4 triliun per bulan.

Baca juga : APBN April 2023 Catat Surplus Rp234,7 Triliun Setara 1,12% dari PDB

Untuk subsidi di bidang perumahan sebesar Rp344,7 miliar untuk 84.500 unit rumah. Untuk subsidi kartu prakerja telah dieksekusi sebanyak Rp2,28 triliun, dinikmati oleh 529.000 peserta.

"Ini adalah APBN yang operasinya langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan berbagai hal itu, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia terus berubah," kata Menkeu. (Z-4)

Baca juga : Sri Mulyani Sebut Banyak Orang Kaya Nikmati Subsidi BBM