MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini tidak tepat sasaran. Dia menyebut subsidi BBM banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan yang dikategorikan mampu.
Hal itu disampaikan saat merespons pertanyaan peserta dalam pembukaan acara Olimpiade APBN 2022, secara daring, kemarin (25/9)
Sri mulyani menuturkan kondisi itu akibat subsidi yang digelontorkan ke masyarakat adalah subsidi barang dalam hal ini BBM. Sehingga, yang menikmati subsidi ini adalah masyarakat luas terutama mereka yang memiliki kendaraan bermotor.
"Yang tidak punya motor tidak dapat subsidi.... Kalau punya mobil 1 'minum' subsidi lebih banyak, mobilnya ada 2-4 berarti menikmati subsidi lebih banyak. Nah ini yang biasanya punya mobil banyak ke yang lebih mampu dan menikmati semakin besar," jelas Sri Mulyani.
Terkait hal itu, Sri Mulyani pun tak menampik jika pemberian subsidi energi saat ini kepada masyarakat di Indonesia belum tepat sasaran.
"Ini pilihan bagi suatu negara, subsidi tidak tepat sasaran, karena yang makin kaya makin menikmati. Tapi, kalau harga dibiarkan terus dengan harga pasar, ini berarti ekonomi berat, inflasi naik rakyat miskin kena. Gara-gara BBM, semua harga jadi mahal," tuturnya.
"Karena kita dihadapkan tantangan, bukan hanya Indonesia, semua negara dihadapkan tantangan yang sama, setiap negara punya pilihan kebijakan dan setiap negara kondisi APBN berbeda-beda," kata Sri Mulyani.
Seperti diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat dari APBN awal sebesar Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.
Mengatasi hal itu, pemerintah pun melakukan penyesuaian harga BBM. Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan terhitung mulai Bulan September.
Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000
Pemerintah Daerah juga harus menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. (OL-13)
Baca Juga: Bahlil: Rp584 Triliun Investasi yang Mangkrak Sudah Diselesaikan
