Belanja APBD di Bawah 40%, Menkeu: Penyalurannya belum Melengkapi Syarat

HAMPIR sepertiga dari total belanja negara di APBN 2023 merupakan transfer ke daerah. Pemerintah hingga Juni 2023 telah melakukan transfer ke daerah sebesar Rp364,1 triliun, 44,7% dari target transfer tahun 2023.

Angka ini lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai Rp367,7 triliun. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penurunan 1% dibandingkan transfer tahun lalu bukan karena alokasinya, melainkan karena beberapa dari daerah masih memerlukan untuk pemenuhan dan penyiapan syarat salur dari Dan Alokasi Umum (DAU)-nya.

"Karena kami melihat di DAU mengalami penurunan 8,9%, bukan karena total alokasinya menurun, melainkan karena penyalurannya belum melengkapi syarat salurnya," bebernya, Senin (24/7).

Baca juga : Belanja 7 Sektor Prioritas APBN 2024 Capai Rp2.259 Triliun. Untuk IKN Rp40,6 T

Menkeu menyontohkan, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masuk di dalam dana alokasi nonfisik tercatat turun 4,6% karena pemerintah pusat masih menyelesaikan verifikasi dari sisa dana BOS tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini untuk semakin memperbaiki akurasi anggaran yang disalurkan ke masing-masing sekolah dan juga menjaga masing-masing daerah telah memenuhi syarat.

"Sehingga waktu daerah menerima anggaran dari pemerintah pusat akan betul-betul digunakan untuk layanan masyarakat dan perbaikan pembangunan di daerah," kata Menkeu.

Baca juga : Belanja Investasi APBN Baru 22,12% Hingga Juni 2023

Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Juni 2023 tercatat sebesar Rp399,55 triliun, 31,26% dari pagu belanja Rp1.278,15 triliun.

"Melihat jumlah anggaran pusat yang ditransfer ke daerah Rp364,1 triliun, artinya mayoritas dari belanja APBD masih mengandalkan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang (TKDD)," kata Menkeu.

Jumlah Rp399,55 triliun initumbuh 6,23% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp376,04 triliun.

Baca juga : Kinerja Baik APBN Masih Terus Berlanjut

"Melihat total target belanja APBD Rp399,5 triliun, 31,26% dari pagu belanja Rp1.278,15 triliun. Sama dengan pemerintah pusat, kecepatan belanja di daerah masih di bawah 40%," kata Menkeu.

Dari sisi belanja per jenisnya, belanja pegawai naik 11,01% menjadi Rp181,08 triliun dari Rp163,12 triliun, karena adanya kenaikan tambahan penghasilan dan juga belanja gaji dan tunjangan ASN yang penghasilannya ditingkatkan di masing-masing daerah.

Untuk belanja barang dan jasa naik tipis 1,8% mencapai Rp103,79 triliun. Belanja modal tercatat Rp26 triliun, naik 5,63% dari tahun sebelumnya, terutama untuk infrastruktur dasar seperti air, jalan, dan alat angkutan.

Baca juga : Proyek Strategis Nasional 2024 Mencapai Rp45,7 Triliun. Untuk Apa Saja?

Berdasarkan fungsinya, mayoritas masih didominasi oleh belanja fungsi kesehatan sebesar Rp64,34 triliun, termasuk dalam hal ini untuk operasi Puskesmas.

Sedangkan belanja untuk fungsi ekonomi menjadi terbesar kedua yaitu Rp49,04 triliun, naik 4,53%.

Pemerintah daerah masih sangat kecil dari sisi alokasi belanja untuk pertimbangan perlindungan sosial hanya Rp4,36 triliun.

Baca juga : Menkeu: Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara

"Dibandingkan dengan operasi pemerintah pusat yang mencapai Rp492 triliun, maka belanja untuk melindungi masyarakat sosial memang mayoritas berasal dari APBN, bukan dari APBD," kata Menkeu. (Z-4)