Respons KPK Soal Penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak Secepat RUU Pilkada

Ajaibnya Pungli di PPDB, Ada Siswa Tiba-Tiba Tahfiz dan Ini Modus Lainnya

Prestasi dibutuhkan untuk mendapatkan kuota PPDB sekolah yang diincar para siswa. Jika prestasi tak berhasil, pemberian uang jadi solusi lain.

KPK Sebut Penanganan Kasus Gratifikasi Nikahan Anak Pejabat Kementerian PU Dilanjutkan

Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.

KPK Tegaskan Perbuatan Tannos Merugikan Negara Bukan Cuma Suap

Bukti kerugian negara juga dikuatkan atas persidangan terdahulu, terkait pengadaan KTP-E. Setyo meyakini penyidik memiliki bukti kuat.

Soal Penyelidik Tahu Lokasi Harun Masiku, KPK Sebut Lokasinya masih Dipantau

Dia juga enggan membeberkan lokasi Harun, sesuai dengan keterangan penyelidik, dalam persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu.

Jual-Beli Kursi juga Marak di Sekolah, KPK Minta Kepala Daerah Bikin Aturan

KPK ingin peraturan dari kepala daerah menyakup seluruh lembaga pendidikan yang terafiliasi di wilayahnya.

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Dibahas setelah RUU KUHAP Rampung

Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini

Presiden Prabowo Sudah Komunikasikan RUU Perampasan Aset ke Ketum Parpol

Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi dengan para ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

Menteri Hukum: Tak Masalah Inisatif RUU Perampasan Aset Diambil Alih DPR

Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.

Sasaran Utama Perampasan Aset Pengembalian Kerugian Negara

Penting bagi DPR untuk dapat membedakan sistem perampasan aset IN REM yang ditujukan pada aset dan perampasan aset pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana. 

Skema Perampasan Aset Tetap Berdasarkan Putusan Pengadilan

Zaenur menjelaskan bahwa konsep perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses hukum pidana, akan dilakukan melalui jalur perdata.

Berharap RUU Perampasan Aset Segera Dibahas, KPK: Penting Berikan Efek Jera

Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.

Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM

Inspirasi Pembelajaran Mendalam Australia

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting