Respons KPK Soal Penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak Secepat RUU Pilkada

KPK Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Sudewo lewat Barang Bukti

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.

KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik dari Rumah Kadis PUTR Pati

KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso. 

KPK Pantau Isu Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Cukai di Ditjen Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

2,5 Jam Penggeledahan, Penyidik KPK Angkut 3 Koper dari Rumah Kepala DPU Pati

Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati

KPK Bongkar Peran Pegawai Bea Cukai Penampung Dana Gratifikasi Importir

KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.

RUU Perampasan Aset Kembali Dibahas, Momentum Perkuat Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset juga perlu mengatur secara tegas mekanisme pengelolaan aset sitaan selama proses peradilan berlangsung.

Draf RUU Perampasan Aset Mulai Disusun, DPR Buka Tahap Awal Pembahasan

Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.

KPK Dukung RUU Perampasan Aset, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara

KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.

Baleg DPR RI :  UU Perampasan Aset Masuk Revisi Prolegnas Akhir Tahun

Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas akhir tahun

Wapres Gibran Soroti Korupsi Triliunan Rupiah tak Kembali ke Negara, Dorong RUU Perampasan Aset

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.

Wapres Gibran Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata. 

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia