Respons KPK Soal Penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak Secepat RUU Pilkada

KPK Buka Layanan Kunjungan Tatap Muka Idul Fitri 2026, Durasi Dibatasi 3 Jam

KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.

KPK Dalami Dugaan Kasus THR di Cilacap Sebelum Panggil Forkopimda dan Kapolresta

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

KPK: Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Tembus Rp622 Miliar, Nilainya Sangat Besar

Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.

Gus Alex Dipastikan Berlebaran di Ruang Tahanan

Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.

Peran Gus Alex Si Kaki Tangan Yaqut dalam Korupsi Kuota Haji

Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.

KPK Telusuri Aset Yaqut dan Gus Alex

Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.

RUU Perampasan Aset Kembali Dibahas, Momentum Perkuat Pemberantasan Korupsi

RUU Perampasan Aset juga perlu mengatur secara tegas mekanisme pengelolaan aset sitaan selama proses peradilan berlangsung.

Draf RUU Perampasan Aset Mulai Disusun, DPR Buka Tahap Awal Pembahasan

Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.

KPK Dukung RUU Perampasan Aset, Perkuat Pemulihan Kerugian Negara

KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.

Baleg DPR RI :  UU Perampasan Aset Masuk Revisi Prolegnas Akhir Tahun

Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas akhir tahun

Wapres Gibran Soroti Korupsi Triliunan Rupiah tak Kembali ke Negara, Dorong RUU Perampasan Aset

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.

Wapres Gibran Tegaskan Koruptor Harus Dimiskinkan, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak

WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata. 

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia