Respons KPK Soal Penyelesaian RUU Perampasan Aset tidak Secepat RUU Pilkada

KPK: Kami Punya Bukti Kuat Dugaan Korupsi Kuota Haji

Asep mengatakan, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, sejumlah orang sudah dibidik untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

KPK Duga Masih Ada Penerimaan Lain yang Masuk ke Noel Ebenezer

Noel terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam pemerasan, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan Motor Ducati.

Ini Jurus KPK Supaya Pemberantasan Korupsi Berlanjut di Tengah Demo 29 Agustus

Keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.

Kasus Korupsi di LPEI, KPK Sita Areal Konsensi Tambang Senilai Rp1,6 Triliun

Aset itu berkaitan dengan kasus dugaan rasuah di LPEI dengan klaster PT SMJL dan PT MAS. Areal konsensi itu milik PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN).

Beban Besar Kementerian Haji dan Umrah Tuntaskan Korupsi soal Penyelenggaraan Haji

KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memiliki beban besar, salah satunya menyelesaikan dan meminimalisir korupsi haji.

KPK Periksa Mantan Analis Kebijakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus terkait Kuota

KPK memeriksa Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi hari ini, (29/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024

Aksi Buruh di Surabaya Dorong Pemerintah Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Sejumlah buruh berkonvoi saat berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur.

DPR Janjikan RUU Perampasan Aset Dibahas setelah RUU KUHAP Rampung

Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini

Presiden Prabowo Sudah Komunikasikan RUU Perampasan Aset ke Ketum Parpol

Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi dengan para ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

Menteri Hukum: Tak Masalah Inisatif RUU Perampasan Aset Diambil Alih DPR

Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.

Sasaran Utama Perampasan Aset Pengembalian Kerugian Negara

Penting bagi DPR untuk dapat membedakan sistem perampasan aset IN REM yang ditujukan pada aset dan perampasan aset pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana. 

Skema Perampasan Aset Tetap Berdasarkan Putusan Pengadilan

Zaenur menjelaskan bahwa konsep perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses hukum pidana, akan dilakukan melalui jalur perdata.

Penagihan Beretika: Harga Mati untuk Pindar

Affan, Ongkos Mahal Demokrasi

Memastikan Dampak Sosial Berkelanjutan Program Studi: Menjawab Tantangan Bangsa dan Mewujudkan Indonesia Emas

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia