Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp185,9 triliun untuk subsidi energi.
Alokasi tersebut untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kilogram (kg) dan subsidi listrik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan anggaran subsidi energi untuk kebutuhan 8,3 juta metrik ton LPG 3 kg, lalu ke pelanggan listrik yang berdaya 450 volt ampere (VA) hingga 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca juga : Presiden: Transfer ke Daerah Harus Beri Manfaat Nyata
"Sedangkan, untuk solar subsidinya tetap Rp1.000 per liter," kata Menkeu dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).
Total anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2024 sebesar Rp329,9 triliun.
Baca juga : Jokowi Pangkas Target Lifting Minyak dan Gas di 2024
Menkeu kemudian menyampaikan asumsi subsidi energi di tahun depan tidak jauh berbeda dengan RAPBN 2023 yang sebesar Rp185,4 triliun.
Hal ini lantaran asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di 2024 dianggap tidak jauh berbeda di 2023.
Pemerintah Indonesia mematok harga ICP dalam RAPBN 2024 sebesar US$80 per barel. Sedangkan, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di level Rp15.000
"Kita lihat RAPBN 2024 ini menggunakan hampir sama dengan outlook 2023, karena harga minyak dan kurs rupiah mirip dengan realisasi di tahun ini," ujarnya. (Z-5)
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
BPS diminta membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral.
Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun.
PENGALIHAN subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dinilai rasional dilakukan pemerintah agar anggaran negara dapat memberi manfaat secara optimal.
PRESIDEN Prabowo Subianto tengah berupaya meningkatkan lifting minyak dalam negeri. Saat ini, tercatat 301 sumur minyak yang tersebar di sejumlah wilayah.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana Presiden Prabowo Subianto akan mengganti subsidi energi dengan bantuan langsung tunai (BLT).
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved