Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PAGU anggaran tahun 2023 untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini sudah mencapai Rp6,3 triliun. Anggaran sebesar itu kelak akan dimanfaatkan untuk program riset dan dukungan manajemen.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dengan Kepala BRIN, Senin (12/9/2023).
Berdasarkan nota keuangan yang tertuang dalam RAPBN 2023, pagu anggaran BRIN Rp6.387.969.063.000. Anggaran tersebut terbagi untuk dua klaster anggaran, yaitu pelayanan umum dan pendidikan.
"Berdasarkan nota keuangan yang tertuang dalam RAPBN tahun 2023, maka disampaikan alokasi anggaran BRIN untuk program riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fungsi pelayanan umum sebesar Rp2.213.764.569.000. Untuk fungsi pendidikan sebesar Rp32.800.000.000. Dan program dukungan manajemen untuk pelayanan umum Rp4.141.404.494.000," papar Eddy.
Baca juga: DPR Pertanyakan Pernyataan Menteri BUMN yang Sebut Pertamina Jual Rugi Pertamax
Pada rapat tersebut, seperti disampaikan Eddy, Komisi VII DPR juga meminta penjelasan Kepala BRIN atas penggunaan anggaran tahun 2022. Progres kegiatan tahun anggaran 2022 terus dipantau Komisi VII DPR, sekaligus mendesak kepala BRIN mengimplementasikan semua program yang telah disetujui bersama Komisi VII DPR. (RO/OL-09)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved