Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PAGU anggaran tahun 2023 untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini sudah mencapai Rp6,3 triliun. Anggaran sebesar itu kelak akan dimanfaatkan untuk program riset dan dukungan manajemen.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dengan Kepala BRIN, Senin (12/9/2023).
Berdasarkan nota keuangan yang tertuang dalam RAPBN 2023, pagu anggaran BRIN Rp6.387.969.063.000. Anggaran tersebut terbagi untuk dua klaster anggaran, yaitu pelayanan umum dan pendidikan.
"Berdasarkan nota keuangan yang tertuang dalam RAPBN tahun 2023, maka disampaikan alokasi anggaran BRIN untuk program riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fungsi pelayanan umum sebesar Rp2.213.764.569.000. Untuk fungsi pendidikan sebesar Rp32.800.000.000. Dan program dukungan manajemen untuk pelayanan umum Rp4.141.404.494.000," papar Eddy.
Baca juga: DPR Pertanyakan Pernyataan Menteri BUMN yang Sebut Pertamina Jual Rugi Pertamax
Pada rapat tersebut, seperti disampaikan Eddy, Komisi VII DPR juga meminta penjelasan Kepala BRIN atas penggunaan anggaran tahun 2022. Progres kegiatan tahun anggaran 2022 terus dipantau Komisi VII DPR, sekaligus mendesak kepala BRIN mengimplementasikan semua program yang telah disetujui bersama Komisi VII DPR. (RO/OL-09)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved