Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan setidaknya ada dua isu besar dalam desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Pertama, yaitu melanjutkan berbagai agenda strategis nasional jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju SDM unggul dan reformasi birokrasi serta revitalisasi industri. Kedua, yakni respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun 2023 mendatang.
Banggar akan menjadikan kedua isu strategis tersebut sebagai agenda pokok pembahasan RAPBN 2023.
“Maka, desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis antara lain pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Kita memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target tahun depan," jelasnya.
"Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu,” ujar Said dalam rilis pers yang diterima , Kamis (18/8).
Baca juga: Anggota DPR Andre Rosiade Nilai RAPBN 2023 Penuh Keoptimisan
Lebih lanjut, politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70% pendapatan negara maka Indonesia memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan.
Tak hanya itu, tandas Said, integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan Undang Undang HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan objek pajak sekaligus kepatuhan wajib pajak.
Terkait hal itu, Said mengingatkan agar optimalisasi PNBP melalui berbagai program hilirisasi terus ditingkatkan oleh pemerintah dan pemanfaatan Barang Milik Negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.
Serta, sambung Said, Pemerintah wajib mengelola berbagai belanja strategis antara lain dalam sektor program subsidi pangan harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga terjangkau.
Oleh sebab itu, tegas Said, program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara real time dan memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor.
Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah juga harus melakukan berbagai reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas dunia, memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi," paparnya.
"Lalu melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti IKN, pengembangan food estate dan reforma agraria. Pemerintah juga harus disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen PDB dengan menjaga tingkat utang tahun depan kisaran 40,58 persen PDB. Terakhir, wajib dipastikan keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter,” tutup Said. (RO/OL-09)
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved