IPPA Diharapkan Perkuat Kebijakan Berbasis Data

PIJAR Foundation resmi memperkenalkan Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) dalam sebuah acara di kantor pusatnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Peluncuran tersebut dihadiri para anggota pendiri yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan, mulai dari staf khusus menteri, anggota legislatif, hingga pejabat eselon I di kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih. Sekitar 60 peserta dari berbagai sektor turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pembentukan IPPA dilatarbelakangi oleh semakin dekatnya target Indonesia Emas 2045 yang kini tinggal sekitar 19 tahun lagi. Dalam periode tersebut, tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error. Pemerintah membutuhkan sumber daya manusia kebijakan yang mumpuni, dukungan basis data yang kuat, serta unit pelaksana kebijakan yang mampu memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

CEO sekaligus Executive Director Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil, menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya ingin menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat arah pembangunan menuju visi Indonesia 2045.

Baca juga : Integrasi Data Bantu Pemerintah Ciptakan Kebijakan Publik Berbasis Bukti

“Pijar Foundation sebagai rumah kolaborasi ada untuk mengawal visi Indonesia 2045 yang tinggal 19 tahun lagi. Berbagai inisiatif yang kami dorong selama ini, menuju ke arah tersebut.”

Melalui IPPA, Pijar Foundation menyiapkan tiga strategi utama guna mendorong penerapan precision policy secara sistematis dalam tata kelola pemerintahan.

Langkah pertama adalah memperkuat kapasitas para pembuat kebijakan melalui program pelatihan komprehensif. Pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan analisis data, evaluasi kebijakan, penilaian dampak program, serta pengambilan keputusan berbasis bukti.

Baca juga : Akurasi Data Kependudukan Penting untuk Mengakselerasi Pembangunan

Langkah kedua ialah menyediakan akses terhadap kumpulan dataset yang telah diverifikasi dari berbagai sumber. Dataset tersebut tidak dimaksudkan menggantikan program Satu Data yang dijalankan pemerintah, melainkan melengkapi dan memperkaya referensi data yang dapat dimanfaatkan dalam proses perumusan kebijakan di instansi pemerintah.

Langkah ketiga berupa penyediaan dukungan technical assistance dari tenaga profesional yang dapat membantu mempercepat pelaksanaan berbagai inisiatif strategis kementerian maupun kerja sama lintas kementerian. Dukungan ini akan dijalankan bersama aparatur sipil negara agar proses perumusan dan implementasi kebijakan tetap berbasis bukti sepanjang siklus kebijakan.

Salah satu tokoh yang terlibat sejak tahap awal pembentukan IPPA, Ferro Ferizka yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menilai inisiatif ini penting untuk memperkuat implementasi program pemerintah.

“Presiden Prabowo memiliki banyak program yang luar biasa untuk kemajuan Indonesia. Visi beliau wajib didukung dengan pola kerja yang efektif dan efisien. Hal itu hanya dapat terjadi bila kita didukung SDM yang mumpuni dan juga dataset yang siap pakai dan handal.”

Ia menambahkan bahwa kebutuhan terhadap sistem kebijakan yang lebih presisi dirasakan oleh banyak pejabat di lingkungan pemerintahan.

“Dalam kapasitas saya sebagai Staf Khusus, ternyata saya mendapati banyak staf khusus dan rekan-rekan lain yang sepakat dengan hal ini, dan mengalami tantangan yang sama. Lalu kami berkumpul dan didukung oleh Pijar Foundation, lahirlah inisiatif IPPA.”

IPPA sendiri didirikan bersama sejumlah anggota pendiri dari berbagai instansi. Di antaranya Pandu Kartika yang merupakan Staf Khusus Menteri PAN RB, Rama Notowidigdo dari Kementerian PPN Bappenas, Pradana Indraputra dari Kementerian ESDM, serta Rachmat Kaimuddin yang menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar di Kemenko Infrastruktur. Selain itu, terdapat pula Imam Machdi sebagai Sekretaris Kemenko PMK, Alfreno K dari Kementerian Komdigi, Tiar Karbala yang merupakan Staf Khusus Presiden, serta Noor Sona Maesana Mushonnif dari Kementerian Investasi.

Dari sisi lembaga pemerintah yang berpotensi memanfaatkan kolaborasi tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr Muhammad Taufiq, DEA, menilai pendekatan yang ditawarkan IPPA relevan dengan kebutuhan penguatan kualitas kebijakan publik.

“Selama ini LAN membina puluhan ribu analis kebijakan dan terus mendorong inovasi kebijakan. Problem statement dan solusi yang ditawarkan IPPA ini saya lihat sebagai jawaban yang menyelesaikan yang dialami banyak sekali kementerian dan lembaga. Karena itu, kolaborasi seperti IPPA menjadi sangat penting untuk memperkuat kualitas kebijakan dan inovasi sektor publik,” ujar Muhammad Taufiq. (I-3)