Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi Dinilai Lebih Tepat

PENGAMAT ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai, kebijakan paling tepat dan efektif yang bisa diambil pemerintah pada Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah melalui pembatasan. Sebab, hal itu dinilai dapat mengendalikan konsumsi sekaligus menjaga tingkat inflasi.

"Pembatasan paling efektif saat ini dengan hanya menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang bisa menggunakan Pertalite dan Solar. MyPertamina tidak akan efektif membatasi BBM agar tepat sasaran," kata dia saat dihubungi, Jumat (19/8).

Fahmy menambahkan, beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang sudah terlampau tinggi. Bahkan, dia memperkirakan kebutuhan biaya subsidi hingga akhir tahun bisa menembus Rp600 triliun.

Angka itu jauh lebih besar ketimbang alokasi yang telah disediakan pemerintah dalam APBN Perubahan 2022 sebesar Rp502 triliun. Jumlah itu bertambah Rp349,9 triliun dari alokasi APBN awal yakni Rp152,1 triliun.

Secara rinci, penambahan anggaran itu berasal dari penambahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp71,8 triliun dan subsidi listrik Rp3,1 triliun. Sedangkan Rp216,1 triliun lainnya merupakan dana tambahan kompensasi kepada Pertamina sebesar Rp194,7 triliun dan PLN Rp21,4 triliun.

Penambahan dana itu juga diperuntukkan membayar kompensasi kurang bayar tahun 2021 yang sebesar Rp108,4 triliun, di mana Rp83,8 triliun dibayarkan kepada Pertamina dan Rp24,6 triliun dibayarkan kepada PLN.

Fahmy mengatakan, sejatinya penaikan harga BBM bersubsidi merupakan langkah tepat, bila tidak dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Pasalnya, bila penaikan harga BBM bersubsidi dilakukan saat ini, maka inflasi akan meroket dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Luhut: Minggu Depan Presiden Umumkan Penaikan Harga BBM

"Kenaikkan Pertalite dan Solar yang proporsinya 70% sudah pasti menyulut Inflasi. Kalau kenaikkan Pertalite hingga Rp10.000 per liter, kontribusi inflasi mencapai 0.97% sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2%," tutur dia.

"Dengan inflasi sebesar itu akan memperpuruk daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Maka pemerintah jangan menaikan harga Pertalite, tapi fokus pada pengendalian BBM bersubsidi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal mengumumkan kebijakan penaikan harga BBM pekan depan. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanudin, Makassar, Jumat (19/8).

"Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena harga BBM kita termurah se-kawasan ini, kita jauh lebih murah dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ujarnya. (OL-4)