DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR Senilai Rp125,2 Triliun

PAGU anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun disetujui Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Kamis (8/9).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur di tahun depan akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun.

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya di 2024," ucapnya dalam keterangan resmi.

Dalam rinciannya, pagu anggaran Kementerian PUPR 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun. Ini akan melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan dimana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas di 2023, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.

Selain itu Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare seperti Daerah Irigasi Lematang di Sumsel dan DI Baliase di Sulsel, dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.

Baca juga: September Ini, PUPR Siap Operasikan Enam Ruas Tol Baru

Lalu dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 hektar diantaranya di DI Komering (Sumsel), DI Rentang, DI Lakbok Selatan (Jabar), DI Cihaur, DI Logung (Jateng), DI Mrican (Jatim), DI Pakacangan (Kalsel) dan DI Saddang (Sulsel).

Sementara kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun. Tahun 2023, ditargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 489,1 km dan pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km antara lain ruas Geumpang – Pameue (Aceh), Lahewa Afulu – Bts. Nias (Sumut), dan Teluk Tapang – Bunga Tanjung (Sumbar).

Dalam rangka OPOR, di bidang jalan dan jembatan pada tahun 2023 dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 km diantaranya flyover Sekip Ujung (Sumsel), Gelumbang (Sumsel), dan Aloha (Jatim), revitalisasi drainase, padat karya dan lainnya.

Selanjutnya di bidang permukiman dianggarkan pada 2023 sebesar Rp25 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter/detik, Optimalisasi SPAM sebanyak 680 Sambungan Rumah (SR), SPAM BerbasisMasyarakat sebanyak 276.000 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK) dan sebagainya.

Selanjutnya juga dilakukan Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 306,90 ha, Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 hektare.

Kemudian di bidang Perumahan anggaran sebesar Rp6,9 triliun untuk pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya.

Kegiatan Padat Karya Tunai juga terus dilanjutkan untuk membuka lapangan kerja di desa. Di 2023 dialokasikan sebesar Rp14,98 triliun, dengan target serapan tenaga kerja 743 ribu orang.(OL-4)