Terbentur Anggaran, Sekolah Gratis Hadapi Tantangan Besar

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar (SD dan SMP) gratis dinilai akan menghadapi tantangan berat. 

Hal ini terungkap dalam Diskusi bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Pendidikan Dasar Gratis di Kota Banjarmasin’, di Banjarmasin beberapa waktu lalu. 

Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarmasin, Iderus, Minggu (27/7) mengatakan kebijakan pendidikan dasar gratis di Kota Banjarmasin sangat berat. "Jangankan hingga menanggung sekolah swasta, sekolah negeri saja masih banyak yang mengalami kekurangan," tuturnya.

Baca juga : Wajib Belajar Gratis, Jangan Hanya Jadi Kebijakan Populis di Atas Kertas

Tantangan menyangkut distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan. Termasuk sarana prasarana, terutama gedung sekolah. Di kota Banjarmasin, masih ada sekolah-sekolah yang kondisi gedungnya tidak layak dan pemerintah tidak cukup dana untuk memperbaikinya. 

Senada Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama, mengatakan bahwa pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan, sudah mulai menghitung, berapa anggaran yang harus disediakan, apabila pendidikan dasar, termasuk yang diselenggarakan sekolah swasta, digratiskan. "Pasti tidak mudah bagi kota Banjarmasin, karena biaya yang harus ditanggung sangat besar, sementara kemampuan keuangan masih terbatas," kata Ryan.

Sekarang ini sedang dilakukan sinkronisasi data, ke sekolah-sekolah dan mengkoordinasikan dengan Kementrian Departemen Agama, diharapkan tersedia data yang benar-benar valid dan akurat, guna mempermudah dalam membuat kebijakan.

Baca juga : Pratikno Koordinasi Pasca Putusan MK soal Wajib Belajar Gratis

Tumiran, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan,  menyambut gembira atas adanya Keputusan MK, namun merasa pesimis pemerintah mampu menjalankan keputusan tersebut. Dia justru khawatir, pendidikan dasar gratis tersebut akan menurunkan mutu dan kualitas pendidikan. 

"Selama ini, karena ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, orang tua siswa mau membayar mahal biaya pendidikan. Bahkan, dibayar semahal apapun, asal seiring dengan kualitas yang diberikan, orang tua mau membayar. Bahkan bayaran tersebut menjadi garansi bagi sekolah untuk memberikan yang terbaik kepada siswa," ujarnya.

Pada bagian lain data Dinas Pendidikan Kalsel mencatat saat ini masih ada 60.996 anak yang tidak bersekolah. Jumlah anak terbanyak yang tidak bersekolah tersebar di Kabupaten Banjar sebanyak 10.542 anak dan Kota Banjarmasin 7.078 anak. Demikian juga jumlah sekolah rusak di Kalsel masih cukup banyak mencapai 800 sekolah.(H-2)