Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH didorong untuk bisa melakukan belanja yang lebih efisien dan efektif guna menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Belanja negara yang dirasa tak produktif dan tak memberikan dampak berganda pada perekonomian disarankan untuk dialihkan.
Baca juga : Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian
“Itu dapat dilakukan di antaranya dengan peningkatan efisiensi pengeluaran melalui evaluasi anggaran program-program yang kurang produktif atau tidak memberi dampak besar pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Manager Riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi kepada Media Indonesia, Selasa (24/9).
Dia khawatir, belanja yang dikelola dengan baik dapat mendorong pelebaran defisit anggaran, bahkan lebih besar dari yang telah ditetapkan, yakni 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu pun sedianya merupakan revisi dari angka awal sebesar 2,29% PDB yang disepakati pemerintah dan DPR pada tengah tahun ini.
Karenanya, pengendalian belanja perlu dilakukan oleh pemerintah. Badiul mendorong pengambil kebijakan untuk memperbesar belanja-belanja modal yang memberikan efek berganda tinggi pada perekonomian. Belanja itu utamanya ditujukan ke sektor-sektor yang dapat menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan.
Baca juga : Serapan Belanja Rendah Menahun, tak Sehat untuk Perekonomian
“Seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan termasuk sektor pertanian dan manufaktur,” kata dia.
Secara paralel, pemerintah juga diharapkan bisa memperbaiki kinerja belanja sosial seperti subsidi, bantuan langsung tunai dan program perlindungan sosial lainnya yang masih belum tepat sasaran. Sebab, belanja yang mestinya dimanfaatkan oleh masyarakat miskin itu justru kerap dinikmati oleh kelompok mampu.
Dalam konteks itu, perbaikan data penerima manfaat serta sistem penyaluran yang transparan diperlukan. Digitalisasi pengeluaran pemerintah guna memantau kinerja belanja sosial itu dinilai juga bisa mengurangi inefisiensi biaya.
Selain memperbaiki kinerja belanja, pemerintah juga didorong untuk mengoptimalisasi kinerja pendapatan. “Optimalisasi PNBP, mislanya, dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan. penerapan regulasi yang lebih tegas terkait penerimaan migas pendukung peningkatan penerimaan di sektor energi. Memperkuat investasi masuk ke Indonesia untuk mendorong pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan juga diperlukan,” kata Badiul.
“Untuk menjaga stabilitas fiskal, dua hal bisa diambil pemerintah, yaitu efisiensi pembiayaan, optimalisasi penerbitan surat utang dengan biaya utang yang terkendali. Dan kolaborasi dengan sektor swasta, misal, public-private partnership dalam pembangunan infrastruktur,” pungkas dia. (Mir/M-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
PENELITI dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit pada awal tahun ini sebagai sinyal kemunduran kinerja fiskal yang perlu diwaspadai.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara.
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Kegiatan preservasi jalan bukan hanya tambal sulam, melainkan langkah jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur.
Kawasan komersial baru di Serpong Selatan dorong pertumbuhan ekonomi lokal dan perkuat infrastruktur wilayah penyangga Jakarta.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menggeser paradigma Proyek Strategis Nasional (PSN) dari dominasi infrastruktur fisik ke arah pembangunan kesejahteraan sosial.
Cileungsi semakin berkembang menjadi kawasan strategis setelah infrastruktur konektivitas di wilayah tersebut semakin lengkap.
Saat ini sejumlah teknologi kekinian hadir dalam proses pekerjaan perkerasan infrastruktur jalan hauling.
Pamulang dan Ciputat tengah mencuri sorotan kembali, terutama dari kalangan keluarga muda yang tengah berburu rumah pertama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved