Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH didorong untuk bisa melakukan belanja yang lebih efisien dan efektif guna menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Belanja negara yang dirasa tak produktif dan tak memberikan dampak berganda pada perekonomian disarankan untuk dialihkan.
Baca juga : Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian
“Itu dapat dilakukan di antaranya dengan peningkatan efisiensi pengeluaran melalui evaluasi anggaran program-program yang kurang produktif atau tidak memberi dampak besar pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Manager Riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi kepada Media Indonesia, Selasa (24/9).
Dia khawatir, belanja yang dikelola dengan baik dapat mendorong pelebaran defisit anggaran, bahkan lebih besar dari yang telah ditetapkan, yakni 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu pun sedianya merupakan revisi dari angka awal sebesar 2,29% PDB yang disepakati pemerintah dan DPR pada tengah tahun ini.
Karenanya, pengendalian belanja perlu dilakukan oleh pemerintah. Badiul mendorong pengambil kebijakan untuk memperbesar belanja-belanja modal yang memberikan efek berganda tinggi pada perekonomian. Belanja itu utamanya ditujukan ke sektor-sektor yang dapat menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan.
Baca juga : Serapan Belanja Rendah Menahun, tak Sehat untuk Perekonomian
“Seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan termasuk sektor pertanian dan manufaktur,” kata dia.
Secara paralel, pemerintah juga diharapkan bisa memperbaiki kinerja belanja sosial seperti subsidi, bantuan langsung tunai dan program perlindungan sosial lainnya yang masih belum tepat sasaran. Sebab, belanja yang mestinya dimanfaatkan oleh masyarakat miskin itu justru kerap dinikmati oleh kelompok mampu.
Dalam konteks itu, perbaikan data penerima manfaat serta sistem penyaluran yang transparan diperlukan. Digitalisasi pengeluaran pemerintah guna memantau kinerja belanja sosial itu dinilai juga bisa mengurangi inefisiensi biaya.
Selain memperbaiki kinerja belanja, pemerintah juga didorong untuk mengoptimalisasi kinerja pendapatan. “Optimalisasi PNBP, mislanya, dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan. penerapan regulasi yang lebih tegas terkait penerimaan migas pendukung peningkatan penerimaan di sektor energi. Memperkuat investasi masuk ke Indonesia untuk mendorong pendapatan dan penciptaan lapangan pekerjaan juga diperlukan,” kata Badiul.
“Untuk menjaga stabilitas fiskal, dua hal bisa diambil pemerintah, yaitu efisiensi pembiayaan, optimalisasi penerbitan surat utang dengan biaya utang yang terkendali. Dan kolaborasi dengan sektor swasta, misal, public-private partnership dalam pembangunan infrastruktur,” pungkas dia. (Mir/M-4)
Presiden Joe Biden dan Ketua Kongres Kevin McCarthy telah membuat kesepakatan yang dapat menyelamatkan Amerika terbebas dari gagal bayar utang atau default.
Menko Marves pun mengecam sejumlah pihak yang masih bermain-main dengan melakukan impor produk luar negeri untuk sektor pendidikan.
Tito berharap daerah membelanjakan anggaran secara konsisten. Pasalnya, realisasi belanja daerah bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Pemerintah menetapkan anggaran belanja produktif untuk periode 2024 lebih rendah ketimbang realisasi di 2023.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti banyaknya belanja negara yang mubazir karena hanya untuk mempersolek gedung-gedung atau kantor-kantor pemerintahan.
Pemeliharaan jalan di Kota Cirebon, akan terus dilakukan hingga akhir tahun nanti.
Perkembangan media sosial menjadi momentum bagi kemajuan pariwisata di Sukabumi agar mampu menyedot perhatian para wisatawan.
SUMEDANG akan memulai pembangunan jalan lingkar utara yang menjadi akses menuju kawasan wisata Bendungan Jatigede.
Jembatan yang berada di Desa Kutapohaci, Kecamatan Klari itu menghubungkan dua kecamatan, yakni Ciampel dan Klari.
Panjang jalan berstatus kabupaten sekitar 1.335 kilometer. Dari panjang jalan itu, sekitar 73% atau sekitar 1.055 kilometer kondisinya sudah mantap.
Dekan SBM ITB Prof Ignatius Pulung Nurprasetio menekankan pentingnya infrastruktur kreatif sebagai investasi masa depan bangsa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved