Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEFISIT anggaran seyogianya berada dalam posisi yang rendah agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Namun jangan sampai hal itu justru menjadi disinsentif bagi perekonomian. Apalagi program dan kegiatan pemerintahan baru diperkirakan bakal menelan dana besar.
Kekhawatiran itu diungkapkan peneliti makroekonomi dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan saat dihubungi Media Indonesia, Senin (17/6).
Menurutnya, angka defisit 1,5% hingga 1,8% seperti yang diusulkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa cukup baik. Hanya, ada kekhawatiran justru itu dijadikan alasan ke depan untuk memangkas berbagai belanja yang sedianya berkontribusi pada perekonomian.
Baca juga : Defisit Anggaran Diyakini Rendah Hingga Akhir Tahun
"Jangan sampai, dengan defisit yang rendah itu kemudian nanti menghilangkan anggaran-anggaran penting bagi perekonomian. Misal, dulu itu ada mandatory spending 5% untuk kesehatan, lalu dihilangkan. Ancaman sekarang itu muncul pada mandatory spending pendidikan yang 20% terhadap PDB agar bisa menekan defisit," kata Abdul.
Dugaan lain dari defisit anggaran yang ditekan rendah itu ialah pemerintah baru ke depan akan mengurangi belanja modal. Padahal belanja modal memiliki dampak tak langsung yang bisa memantik pertumbuhan ekonomi.
Karenanya, Abdul meminta agar pemerintah dan DPR RI membahas ihwal APBN tahun depan secara objektif dan bukan berdasarkan keinginan semata. Hal besar seperti kesehatan anggaran negara dan penguatan ekonomi nasional mesti menjadi pertimbangan utama dalam menyusun alat fiskal negara itu.
Baca juga : Staf Ahli Kemenkeu: Defisit APBN 2022 Diyakini Lebih Rendah dari Asumsi
Ketimbang mengorbankan hal-hal yang justru berkontribusi pada perekonomian, pengambil kebijakan dan wakil rakyat semestinya berpikir kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Sebab, selama ini upaya mendongkrak pendapatan dibebankan kepada masyarakat melalui penaikan tarif pajak.
Hal itu justru dinilai akan kontraproduktif. Pasalnya, daya beli masyarakat telah melemah. Penambahan beban biaya masyarakat melalui penaikan tarif pajak akan memperberat pikulan di pundak rakyat.
"Selama ini yang dilakukan pemerintah hanya menaikan tarif pajak, PPN jadi 12% (tahun depan). Itu akan memengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Jangan sampai itu justru membuat ekonomi berantakan," pungkas Abdul. (Mir/Z-7)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved