Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH optimistis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bakal berkinerja lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Defisit anggaran sepanjang tahun bahkan diyakini akan lebih rendah dari revisi proyeksi yang dilakukan tengah tahun ini.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN secara daring, Jumat (24/11).
"Ketika kita menerbitkan lapsem (laporan semester) beberapa waktu yang lalu, outlook defisitnya adalah 2,3%, dengan dinamika sekarang ini, peluang defisit untuk kita lebih rendah dibandingkan dengan 2,3% itu memang terlihat semakin nyata," ujarnya.
Baca juga : Serapan Belanja Belum Optimal Jelang Tutup Tahun Anggaran
Diketahui pada awal penyusunan APBN 2023, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun angka itu diubah saat Kemenkeu menyampaikan laporan semester keuangan negara ke DPR menjadi 2,28% terhadap PDB.
Dengan perkembangan ekonomi makro terkini, pemerintah meyakini defisit anggaran 2023 akan lebih rendah dari proyeksi tersebut. Karenanya, Febrio menilai APBN masih dapat berfungsi menjadi peredam gejolak di dua bulan terakhir tahun ini.
Baca juga : APBN Oktober 2023 Defisit Rp700 Miliar
"Ini menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai shock absorber maupun juga penopang pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi masyarakat," kata dia.
Adapun sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga Oktober 2023 APBN mengalami defisit Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap PDB. Defisit anggaran itu sekaligus menyudahi tren surplus anggaran yang terjadi pada tahun ini.
"Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003% dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp365,4 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat (24/11).
Defisit terjadi lantaran kinerja pendapatan negara lebih rendah dari realisasi belanja. Hingga Oktober 2023, pendapatan negara tercatat Rp2.240,1 triliun. Itu setara 90,9% dari target pendapatan yang dipatok APBN tahun ini.
Kinerja pendapatan itu, kata Sri Mulyani, lebih tinggi 2,8% dari realisasi pendapatan di Oktober 2022. Sementara realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.240,8 triliun. Dana belanja itu setara 73,2% dari alokasi pagu anggaran belanja.
"Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7%. Oleh karena itu kita akan menjaga pelaksanaan APBN, terutama menjelang akhir dari tahun anggaran 2023," kata Sri Mulyani.
Menanggapi kinerja anggaran tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Mohammad Faisal mengatakan realisasi defisit anggaran itu terbilang jauh lebih baik dari yang direncanakan pemerintah. Namun rendahnya defisit tersebut juga menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan ekspansi fiskal.
"Concern-nya adalah bagaimana agar APBN ini bisa menyelamatkan ekonomi dari sisi pertumbuhan, karena kita tahu ada potensi pelambatan," kata Faisal saat dihubungi.
Menyoal anggaran negara, lanjutnya, tak melulu mengenai capaian defisit maupun surplus anggaran. Hal yang paling utama ialah bagaimana keuangan negara mampu memberi dampak positif bagi perekonomian nasional.
Terlebih ancaman pelambatan ekonomi sampai saat ini masih membayangi. Ketidakpastian global yang merambat ke perekonomian domestik mesti menjadi perhatian bagi pengelola keuangan negara.
"Dibutuhkan spending untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi supaya menjadi lebih baik," kata Faisal.
"Apalagi di tengah tekanan global yang tidak kondusif. Jadi bukan hanya soal apakah bisa mencapai target defisit atau tidak, tetapi bagaimana melihat peran APBN ini sebagai shock absorber terhadap guncangan ekonomi global dan domestik," pungkasnya. (Z-5)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved