Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023 mencatatkan defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Itu sekaligus mengakhiri tren surplus anggaran pada 2023.
"Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp700 miliar atau 0,003% dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp365,4 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Jumat (24/11).
Baca juga: Pengamat: Ruang BI Menaikkan Suku Bunga Acuan semakin Sempit
Defisit terjadi lantaran kinerja pendapatan negara lebih rendah dari realisasi belanja. Hingga Oktober 2023, pendapatan negara tercatat Rp2.240,1 triliun. Itu setara 90,9% dari target pendapatan yang dipatok APBN tahun ini.
Kinerja pendapatan itu, kata Sri Mulyani, lebih tinggi 2,8% dari realisasi pendapatan di Oktober 2022. Sementara realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp2.240,8 triliun. Dana belanja itu setara 73,2% dari alokasi pagu anggaran belanja.
Baca juga: Penarikan Cukai Plastik Dinilai Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi
"Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7%. Oleh karena itu kita akan menjaga pelaksanaan APBN, terutama menjelang akhir dari tahun anggaran 2023," pungkas Sri Mulyani.
(Z-9)
Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menargetkan pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (IPNM) 2026 di angka 5,51%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PDB sektor ini pada 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun atau 7,28% dari PDB nasional melebihi pertumbuhan PDB nasional 5,03%.
Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB kuartal III 2025 adalah konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%.
Perlambatan ini mencerminkan normalisasi musiman setelah periode hari raya keagamaan pada kuartal sebelumnya, yang biasanya mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi.
OJK menyebut berdasarkan dari International Data Center Authority (IDCA) ekonomi digital telah berkontribusi lebih dari 15% terhadap PDB global di 2024.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved