Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM senior Universitas Paramedina, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa standar garis kemiskinan (GK) Badan Pusat Statistik saat ini sudah tidak realistis. Ia menyampaikan, BPS perlu menerapkan standar garis kemiskinan baru dari World Bank.
"GK BPS tidak realistis, misalnya untuk kota, GK hanya Rp615.000 per kapita per bulan, atau Rp20.200 per kapita per hari, padahal Indomie rebus telor saja Rp12.000," ujar Wijayanto saat dihubungi, Kamis (12/6).
Jika tidak disesuaikan dengan standar kemiskinan dari World Bank, ia meyakini bahwa Indonesia akan menghadapi dua risiko.
"Pertama, data kita dianggap tidak kredibel oleh dunia, kedua, kita terjebak dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang gimmick dan ad hoc semata, mengandalkan bansos karena ia efektif mengangkat mereka yang miskin menjadi di atas GK," ucap dia.
Di sisi lain, jika GK BPS menggunakan standar World Bank, ia menegaskan bahwa bansos tidak akan membantu dan pemerintah "dipaksa" menjalankan kebijakan yang substantif dan struktural.
"GK kita perlu disesuaikan dengan GK World Bank secara gradual, baru benar-benar menerapkan GK US$8,3, setelah PDB per-kapita kita mencapai US$9.250, yaitu median antara US$4.500 dan US$14.000 yang merupakan range negara upper middle income," pungkasnya. (Fal/M-3)
Masyarakat kini makin sejahtera dan kemiskinan dari tahun ke tahun bisa diturunkan.
BPSĀ mencatat sepanjang Januari hingga November 2025, total nilai impor Indonesia mencapai US$218,02 miliar. Angka tersebut naik 2,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Keseimbangan antara karier ibu bekerja dan pengasuhan sangat ditentukan oleh seberapa kuat dukungan keluarga.
BPS menegaskan bahwa KBLI yang baru tidak akan membuat ketidakpastian berusaha, karena BPS akan segera mengeluarkan tabel konkordansi antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025.
Di era percepatan digital yang begitu masif, konsep big data semakin akrab dalam keseharian. Hampir seluruh aktivitas ekonomi kini meninggalkan rekam digital.
Hasil SE2026 akan menjadi basis data tunggal yang sangat berharga bagi pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah, data ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih akurat
Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Australian Bureau of Statistics (ABS) resmi memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) untuk periode 2025-2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved