Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
EKONOM senior Universitas Paramedina, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa standar garis kemiskinan (GK) Badan Pusat Statistik saat ini sudah tidak realistis. Ia menyampaikan, BPS perlu menerapkan standar garis kemiskinan baru dari World Bank.
"GK BPS tidak realistis, misalnya untuk kota, GK hanya Rp615.000 per kapita per bulan, atau Rp20.200 per kapita per hari, padahal Indomie rebus telor saja Rp12.000," ujar Wijayanto saat dihubungi, Kamis (12/6).
Jika tidak disesuaikan dengan standar kemiskinan dari World Bank, ia meyakini bahwa Indonesia akan menghadapi dua risiko.
"Pertama, data kita dianggap tidak kredibel oleh dunia, kedua, kita terjebak dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang gimmick dan ad hoc semata, mengandalkan bansos karena ia efektif mengangkat mereka yang miskin menjadi di atas GK," ucap dia.
Di sisi lain, jika GK BPS menggunakan standar World Bank, ia menegaskan bahwa bansos tidak akan membantu dan pemerintah "dipaksa" menjalankan kebijakan yang substantif dan struktural.
"GK kita perlu disesuaikan dengan GK World Bank secara gradual, baru benar-benar menerapkan GK US$8,3, setelah PDB per-kapita kita mencapai US$9.250, yaitu median antara US$4.500 dan US$14.000 yang merupakan range negara upper middle income," pungkasnya. (Fal/M-3)
UNIVERSITAS Paramadina turut mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% (yoy).
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
SEBANYAK 2,38 juta orang di Indonesia berada dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2025. Jumlah itu setara 0,85% dari total penduduk Indonesia. Demikian disampaikan BPS
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved