Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri, hingga memunculkan dugaan kuat adanya intervensi asing melalui campur tangan agenda tersembunyi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi dengan tegas menyuarakan kekhawatirannya tentang arah kebijakan PP 28/2024. Menurutnya, aturan itu dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan kepentingan nasional.
"Kami di DPR, khususnya Komisi IX, memandang bahwa regulasi yang menyangkut sektor strategis seperti pertembakauan harus betul-betul berpijak pada kepentingan nasional, bukan sekadar mengutip pendekatan internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi petani, buruh, dan negara," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (14/7).
Selain itu, Nurhadi juga menduga adanya intervensi asing melalui agenda tersembunyi FCTC dalam kebijakan PP 28/2024. Ia menegaskan, DPR, utamanya komisi IX, tentunya pro-kesehatan, hanya saja menolak intervensi regulasi yang berkedok kesehatan, padahal bermotif pengendalian ekonomi negara berkembang.
Bagi Nurhadi, isu ini bukan sekadar soal regulasi, melainkan menyangkut kedaulatan negara. Ia mempertanyakan relevansi lembaga legislatif jika kebijakan nasional terus-menerus tunduk pada standar asing. “Kita harus berani menegaskan kedaulatan kebijakan nasional. Kalau setiap kebijakan kita harus mengacu pada standar asing, lalu apa fungsi DPR, apa fungsi kedaulatan negara?” katanya.
Ia juga menyoroti potensi kerugian besar bagi petani dan pekerja sektor tembakau jika PP 28/2024 diterapkan tanpa penyesuaian kontekstual. Menurutnya, Indonesia bisa kehilangan potensi penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang selama ini menjadi tulang punggung APBN.
Pada 2024, CHT menyumbang Rp216,9 triliun atau sekitar 72 persen dari total penerimaan kepabeanan dan cukai. Nurhadi menilai sektor ini sebagai pilar penting penyelamat ekonomi nasional, terutama ketika dividen BUMN tidak lagi menjadi penopang utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi, agar kebijakan tidak justru menghambat pemulihan ekonomi nasional. “Bagi saya, tidak berlebihan jika kebijakan ini ditinjau ulang, bahkan dibatalkan, jika terbukti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurhadi memperingatkan bahwa kebijakan yang terlalu menekan sektor padat karya seperti industri tembakau dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan nasional. Di tengah ancaman resesi global dan gelombang PHK, kebijakan yang tidak adaptif justru kontraproduktif.
Ia menilai bahwa regulasi yang terlalu ketat akan memicu efisiensi besar-besaran, pengurangan tenaga kerja, hingga penutupan unit produksi. Pemerintah, menurutnya, seharusnya merumuskan kebijakan yang protektif dan adaptif, bukan menambah beban yang memperparah pengangguran.
Nurhadi menambahkan jika sektor pertembakauan nasional ditekan dari hulu hingga hilir, maka pihak yang paling merasakan dampaknya adalah petani dan buruh tembakau. "Petani kehilangan pasar, buruh kehilangan pekerjaan, dan UMKM seperti warung kecil akan tercekik," ungkapnya.
Sektor informal seperti ini, lanjutnya, justru menjadi benteng sosial ekonomi bagi masyarakat bawah. Pemerintah perlu menghidupkan ekosistem tersebut, bukan mematikannya secara perlahan melalui regulasi yang tidak kontekstual dengan realitas lapangan. (Des/M-3)
Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang bersama.
BADAI pandemi covid-19 memang menjadi sentilan luar bisa bagi banyak orang. Salah satunya Enih, pelaku UMKM yang sempat menggulung usaha warung kopinya.
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
Bea Cukai Pekanbaru memberikan fasilitas impor sementara untuk lima helikopter guna mendukung percepatan penanggulangan bencana nasional.
terkait update gempa hari ini, Kepala BNPB Suharyanto memerintahkan untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan BPBD di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang dan sekitarnya
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi secara virtual, Minggu (17/8) malam.
BNPB melaporkan satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Minggu (17/8), telah menyebabkan 32 orang yang mengalami luka-luka di Kabupaten Poso
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved