Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem. Tantiem adalah bonus kinerja yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian target keuntungan.
"Jadi sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Dasco mengatakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN bisa menghemat uang negara. Nilainya bahkan mencapai Rp17 triliun hingg Rp18 triliun.
"Sehingga tentunya untuk efektivitas BUMN itu terasa sekali," ucap Dasco.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapus tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk direksi dan komisaris. Mereka yang tak setuju diminta mundur.
"Jadi kalau direksi dan komisaris keberatan tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya pendapatan komisaris BUMN, meski kontribusinya minim. Menurut Prabowo, salah satu sumber penghasilan terbesar bagi komisaris adalah tantiem. Namun, Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun," kata Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Dominasi politisi dan birokrat kembali mencuat dalam struktur komisaris perusahaan pelat merah. Riset Transparency International Indonesia mencatat, lebih dari separuh kursi komisaris di BUMN dan anak usahanya diisi oleh kalangan birokrat dan politisi. Kondisi ini dinilai mencerminkan kuatnya praktik patronase politik yang berpotensi menghambat profesionalisme dan kinerja korporasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya temuan 165 dari 562 kursi Komisaris BUMN yang diisi oleh politisi.
PENGAMAT BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menanggapi maraknya politisi di kursi komisaris BUMN.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik atau sarana bagi-bagi jatah kekuasaan.
TRANSPARENCY International Indonesia (TII) menemukan politisi dalam jabatan komisaris BUMN, Total 562 posisi komisaris, 165 orang politisi separuhnya kader Gerindra
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved