Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN. Menurutnya, keuntungan BUMN sebaiknya dikembalikan ke negara untuk kesejahteraan rakyat.
Tantiem adalah bonus kinerja yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian target keuntungan.
“Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” kata Puan seusai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (15/8).
Puan menilai tidak adil jika perusahaan meraih keuntungan kecil, bahkan merugi, namun tetap memberikan tantiem kepada pimpinan.
“Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” kata dia.
Sebelumnya, dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan, Presiden Prabowo memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem bagi pimpinan BUMN yang merugi.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya juga telah menerbitkan kebijakan menghapus tantiem untuk komisaris-komisaris BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," kata Prabowo.
Ia bahkan menyebut tantiem sebagai 'akal-akalan' pimpinan BUMN. "Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," kata Presiden.
"Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!," ujar Prabowo. (Ant/P-4)
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Dominasi politisi dan birokrat kembali mencuat dalam struktur komisaris perusahaan pelat merah. Riset Transparency International Indonesia mencatat, lebih dari separuh kursi komisaris di BUMN dan anak usahanya diisi oleh kalangan birokrat dan politisi. Kondisi ini dinilai mencerminkan kuatnya praktik patronase politik yang berpotensi menghambat profesionalisme dan kinerja korporasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya temuan 165 dari 562 kursi Komisaris BUMN yang diisi oleh politisi.
PENGAMAT BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menanggapi maraknya politisi di kursi komisaris BUMN.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik atau sarana bagi-bagi jatah kekuasaan.
TRANSPARENCY International Indonesia (TII) menemukan politisi dalam jabatan komisaris BUMN, Total 562 posisi komisaris, 165 orang politisi separuhnya kader Gerindra
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved