Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang imbas penghematan yang dilakukan.
Hal itu disampaikan Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi.
“Efisiensi belanja harus diiringi dengan kebijakan yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, mislanya, melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau blended finance,” tuturnya saat dihubungi, Kamis (23/1).
Pemerintah didorong untuk tetap bisa menjalankan beragam program pembangunan infrastruktur yang terbilang prioritas, terutama yang memiliki dampak rambatan cukup luas. Itu dapat dilakukan dengan melibatkan pihak swasta agar terlibat dalam penggarapan proyek. Dengan begitu, efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan.
“Karenanya pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi dilakukan pada pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Proyek infrastruktur yang strategis dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian harus tetap menjadi prioritas, meskipun ada efisiensi,” kata Badiul.
“Yang tidak kalah penting transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan efisiensi anggaran harus dijaga agar tidak mempengaruhi kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Badiul menyampaikan efisiensi anggaran hingga Rp306 triliun merupakan kebijakan yang perlu didukung jika dilakukan dengan perencanaan matang dan tepat sasaran, misalnya pengurangan anggaran IKN.
Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga komunikasi dengan masyarakat dan daerah untuk memastikan kebijakan ini dipahami sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan fiskal dan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Kehati-hatian itu dinilai penting karena infrastruktur memiliki multiplier effect, misalnya dampak pada ketenagakerjaan/pengangguran, karena berkurangnya lapangan kerja.
Badiul mengatakan, transfer yang relatif kecil ke daerah berpotensi mempengaruhi kapasitas fiskal pemda dalam membiayai pembangunan terutama wilayah yang sangat bergantung pada DAU dan DAK. “Sehingga dapat memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah, jika tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi pembangunan yang adil,” tuturnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tak dapat langsung diukur terhadap perekonomian nasional.
Itu hanya dapat dilihat dan diukur jika pemerintah telah menentukan penggunaan dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Namun berkaca dari historis di 2016, penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah justru memberikan dampak pelambatan pada perekonomian. Itu karena penghematan dilakukan dengan cara memangkas anggaran tanpa melakukan realokasi anggaran.
“Kalau kita bicara ternyata efisiensi belanja itu direalokasi untuk pos belanja lain, seharusnya dampaknya tidak seburuk atau lebih parah dibandingkan kondisi 2016. Sekali lagi ini akan tergantung ke pos mana realokasi belanja itu akan digunakan,” pungkas Yusuf. (Mir/M-3)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
PENELITI dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit pada awal tahun ini sebagai sinyal kemunduran kinerja fiskal yang perlu diwaspadai.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara.
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Pras menjelaskan Presiden Prabowo telah menekankan pemerintah perlu melakukan penghematan secara optimal. Dengan selektif dalam mengeluarkan program kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved