Efisiensi Anggaran Harus Dibarengi Peningkatan Inklusivitas

PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang imbas penghematan yang dilakukan. 

Hal itu disampaikan Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi.

Baca juga : ​​​​​​​Pemerintah Didorong Lakukan Belanja Efisien dan Efektif

“Efisiensi belanja harus diiringi dengan kebijakan yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, mislanya, melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau blended finance,” tuturnya saat dihubungi, Kamis (23/1).

Pemerintah didorong untuk tetap bisa menjalankan beragam program pembangunan infrastruktur yang terbilang prioritas, terutama yang memiliki dampak rambatan cukup luas. Itu dapat dilakukan dengan melibatkan pihak swasta agar terlibat dalam penggarapan proyek. Dengan begitu, efisiensi anggaran tetap dapat dilakukan.

“Karenanya pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi dilakukan pada pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Proyek infrastruktur yang strategis dan memiliki dampak besar terhadap perekonomian harus tetap menjadi prioritas, meskipun ada efisiensi,” kata Badiul. 

Baca juga : Dapat Jatah Rp440 Triliun, Infrastruktur Masih Jadi Fokus di 2025

“Yang tidak kalah penting transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan efisiensi anggaran harus dijaga agar tidak mempengaruhi kualitas pelayanan publik,” tambahnya. 

Lebih lanjut, Badiul menyampaikan efisiensi anggaran hingga Rp306 triliun merupakan kebijakan yang perlu didukung jika dilakukan dengan perencanaan matang dan tepat sasaran, misalnya pengurangan anggaran IKN. 

Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga komunikasi dengan masyarakat dan daerah untuk memastikan kebijakan ini dipahami sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan fiskal dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Baca juga : RAPBN 2025: Pembangunan Infrastruktur tidak Lagi Jadi Prioritas

Kehati-hatian itu dinilai penting karena infrastruktur memiliki multiplier effect, misalnya dampak pada ketenagakerjaan/pengangguran, karena berkurangnya lapangan kerja.

Badiul mengatakan, transfer yang relatif kecil ke daerah berpotensi mempengaruhi kapasitas fiskal pemda dalam membiayai pembangunan terutama wilayah yang sangat bergantung pada DAU dan DAK. “Sehingga dapat memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah, jika tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi pembangunan yang adil,” tuturnya. 

Dampak tak dapat langsung diukur

Sementara itu, dihubungi terpisah Periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tak dapat langsung diukur terhadap perekonomian nasional. 

Itu hanya dapat dilihat dan diukur jika pemerintah telah menentukan penggunaan dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Namun berkaca dari historis di 2016, penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah justru memberikan dampak pelambatan pada perekonomian. Itu karena penghematan dilakukan dengan cara memangkas anggaran tanpa melakukan realokasi anggaran. 

“Kalau kita bicara ternyata efisiensi belanja itu direalokasi untuk pos belanja lain, seharusnya dampaknya tidak seburuk atau lebih parah dibandingkan kondisi 2016. Sekali lagi ini akan tergantung ke pos mana realokasi belanja itu akan digunakan,” pungkas Yusuf. (Mir/M-3)