Realisasi Belanja Negara Capai 87,5%

JELANG dua pekan tutup buku anggaran tahun 2022 realisasi belanja negara baru mencapai Rp2.717,6 triliun, atau 87,5% dari alokasi sebesar Rp3.106,4 triliun. Itu berarti masih ada sisa dana belanja sekitar Rp388,8 triliun yang masih bisa dibelanjakan.

"Per 14 Desember, atau kurang dari 2 minggu sebelum kita tutup tahun anggaran 2022, kita lihat belanja negara mencapai Rp2.717 triliun, atau 87,5% dari total belanja negara," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Selasa (20/12).

Realisasi belanja negara itu berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp954,4 triliun, atau 100,9% terhadap APBN. Belanja tersebut dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, bantuan pemerintah, pembayaran selisih harga biodiesel, dan beasiswa LPDP.

Belanja K/L itu juga berasal dari pengadaan peralatan/mesin, jalan, irigasi, belanja pegawai serta THR dan gaji ke-13, dan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Sembako, dan Kartu Indonesia Pintar.

Kemudian belanja non K/L tercatat mencapai Rp1.013,5 triliun, atau 74,7% dari alokasi yang ada di APBN 2022. "Mayoritas belanja non KL ini didominasi untuk subsidi dan kompensasi BBM dan listrik," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Beras Nasional Cukup, Mentan Percaya Data BPS

"Jadi lebih dari separuhnya adalah untuk rakyat, sebagian lagi adalah untuk pembayaran pensiun bagi pensiunan termasuk pembayaran THR dan pensiunan pensiun ke-13," tambahnya.

Realisasi belanja negara tersebut juga berasal dari transfer dana ke daerah (TKD) yang telah terealisasi sebesar Rp749,7 triliun, atau 93,2% dari alokasi di APBN 2022. Sri Mulyani mengatakan, TKD tersebut akan terealisasi secara penuh di akhir tahun.

Selain itu, belanja negara juga berasal dari pembiayaan investasi yang sebesar Rp82,05 triliun. Dana tersebut diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan oleh pemerintah.

Adapun output pembiayaan investasi itu diberikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp28,84 triliun, LPDP Rp20 triliun, BP Tapera Rp19,1 triliun, PT SMF Rp2 triliun, LDKPI Rp1 triliun, dan Rp7,5 triliun untuk Garuda Indonesia.

"Jadi APBN bekerja luar biasa keras tahun 2022 untuk menjaga perekonomian dan rakyat kita dari guncangan-guncangan dunia yang luar biasa, sehingga momentum pemulihan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terpelihara serta masyarakat yang paling rentan kita berikan bantalan sosial," pungkas Sri Mulyani. (OL-4)