Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
JELANG dua pekan tutup buku anggaran tahun 2022 realisasi belanja negara baru mencapai Rp2.717,6 triliun, atau 87,5% dari alokasi sebesar Rp3.106,4 triliun. Itu berarti masih ada sisa dana belanja sekitar Rp388,8 triliun yang masih bisa dibelanjakan.
"Per 14 Desember, atau kurang dari 2 minggu sebelum kita tutup tahun anggaran 2022, kita lihat belanja negara mencapai Rp2.717 triliun, atau 87,5% dari total belanja negara," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Selasa (20/12).
Realisasi belanja negara itu berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp954,4 triliun, atau 100,9% terhadap APBN. Belanja tersebut dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, bantuan pemerintah, pembayaran selisih harga biodiesel, dan beasiswa LPDP.
Belanja K/L itu juga berasal dari pengadaan peralatan/mesin, jalan, irigasi, belanja pegawai serta THR dan gaji ke-13, dan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Sembako, dan Kartu Indonesia Pintar.
Kemudian belanja non K/L tercatat mencapai Rp1.013,5 triliun, atau 74,7% dari alokasi yang ada di APBN 2022. "Mayoritas belanja non KL ini didominasi untuk subsidi dan kompensasi BBM dan listrik," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Beras Nasional Cukup, Mentan Percaya Data BPS
"Jadi lebih dari separuhnya adalah untuk rakyat, sebagian lagi adalah untuk pembayaran pensiun bagi pensiunan termasuk pembayaran THR dan pensiunan pensiun ke-13," tambahnya.
Realisasi belanja negara tersebut juga berasal dari transfer dana ke daerah (TKD) yang telah terealisasi sebesar Rp749,7 triliun, atau 93,2% dari alokasi di APBN 2022. Sri Mulyani mengatakan, TKD tersebut akan terealisasi secara penuh di akhir tahun.
Selain itu, belanja negara juga berasal dari pembiayaan investasi yang sebesar Rp82,05 triliun. Dana tersebut diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan oleh pemerintah.
Adapun output pembiayaan investasi itu diberikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp28,84 triliun, LPDP Rp20 triliun, BP Tapera Rp19,1 triliun, PT SMF Rp2 triliun, LDKPI Rp1 triliun, dan Rp7,5 triliun untuk Garuda Indonesia.
"Jadi APBN bekerja luar biasa keras tahun 2022 untuk menjaga perekonomian dan rakyat kita dari guncangan-guncangan dunia yang luar biasa, sehingga momentum pemulihan tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terpelihara serta masyarakat yang paling rentan kita berikan bantalan sosial," pungkas Sri Mulyani. (OL-4)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju.
Direktur Indef Esther Sri Astuti menuturkan, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8% bukan pekerjaan mudah.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
IAS ditargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved