Presiden: Predikat WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat kementerian/lembaga untuk hasil laporan pengelolaan keuangan, bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban.

"WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Lporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022, tema Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Senin (8/7).

Kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah wajib menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik.

Baca juga : BPK RI Tegaskan Pemeriksaan Inklusif dan Berkualitas untuk Dukung Indonesia Emas 2045

Lebih lanjut, Jokowi menekankan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang, dan berorientasi pada hasil.

"Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," kata Jokowi.

Alasannya, dalam beberapa tahun ini Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, mulai dari geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.

Baca juga : Pemkab Lamongan Raih Opini WTP ke-8 Berturut-turut

Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Patut disyukuri, ekonomi dan politik Indonesia, menurut Jokowi, sangat stabil. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5%, dan menyentuh 5,11% pada kuartal I-2024.

"Inflasi pun tetap terjaga karena Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua modal dasar kita dalam membangun negara ini," kata Jokowi.

Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, peluang yang sekarang ini sangat sempit.

Baca juga : Laporan Keuangan Laznas BMM Raih Opini WTP dalam 21 Tahun Berturut-Turut

Saat ini deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan, namun Jokowi mengatakan regulasi yang tidak sinkron masih juga banyak ditemukan.

"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," kata Jokowi memperingatkan hadirin, yang ditimpali dengan gelak tawa dari para tamu.

Prosedur birokrasi yang rumit pada praktik di lapangan, akan mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah di Indonesia.

"Oleh karena itu saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," kata Jokowi. (Z-3)