Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan

SCAM Kamboja bukan sekadar cerita kriminal lintas negara atau kisah tragis warga negara yang terjerat pekerjaan palsu di luar negeri. Ia merupakan alarm keras bagi negara bahwa kejahatan siber keuangan telah bertransformasi menjadi ancaman sistemis terhadap kepercayaan publik, stabilitas sektor jasa keuangan, dan agenda besar digitalisasi ekonomi Indonesia.

Ketika ribuan rekening digunakan sebagai penampung dana hasil kejahatan dan triliunan rupiah uang masyarakat menguap, persoalannya bukan lagi soal kecerdikan pelaku, melainkan pada ketertinggalan sistem perlindungan negara dari laju kejahatan digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja bersama sejumlah wilayah di Asia Tenggara berkembang menjadi simpul utama operasi penipuan daring internasional. Ribuan orang direkrut, dipindahkan lintas negara, lalu dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan (scam centres). Dari lokasi inilah dijalankan berbagai modus mutakhir: romance scam, penipuan investasi kripto dan saham luar negeri, tawaran kerja paruh waktu palsu, impersonasi aparat dan lembaga keuangan, hingga pemerasan berbasis kecerdasan buatan dan deepfake.

Baca juga : 2.277 WNI Eks Sindikat Penipuan Daring Lapor ke KBRI Phnom Penh, Upaya Penanganan Terus Diperkuat

Korban dari praktik itu tersebar lintas negara, termasuk Indonesia. Kesalahan terbesar ialah memandang fenomena itu sebagai 'urusan negara lain'. Justru sebaliknya, scam Kamboja harus dibaca sebagai peringatan strategis bahwa Indonesia sedang berada di medan perang baru: perang terhadap kejahatan siber keuangan.

DARI KEJAHATAN INDIVIDUAL KE INDUSTRI KRIMINAL

Kejahatan siber keuangan hari ini tidak lagi bersifat individual atau insidental. Ia telah berevolusi menjadi ekosistem industri kriminal yang bekerja dengan logika bisnis modern. Ada struktur organisasi, pembagian peran, target pasar, skrip komunikasi terstandar, tim teknologi informasi, hingga mekanisme pencucian uang yang rapi dan berlapis.

Baca juga : Kejahatan Digital Keuangan Meningkat, Apa yang Harus Dilakukan?

Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) periode 2024–2025 memperkirakan pusat-pusat scam di kawasan Asia Tenggara menghasilkan puluhan miliar dolar AS per tahun. Angka ini mencerminkan dua hal sekaligus: skala ekonomi kejahatan yang sangat besar dan kesenjangan kecepatan adaptasi antara pelaku kejahatan yang bergerak lincah dengan sistem regulasi dan penegakan hukum yang masih terfragmentasi oleh batas negara dan sektor.

Kompleksitas persoalan semakin kentara ketika kejahatan siber ini beririsan kuat dengan perdagangan orang. INTERPOL dalam Global Crime Trend Update 2025 mencatat bahwa korban perdagangan manusia yang terkait dengan pusat scam berasal dari puluhan negara dan sebagian besar dipindahkan ke kawasan Asia Tenggara. Di antara operator lapangan memang ada yang sejatinya ialah korban direkrut dengan janji pekerjaan legal, lalu dipaksa menipu orang lain di bawah ancaman dan kekerasan.

Namun, dalam konteks kejahatan siber yang terorganisasi itu, mereka tetap akan dikejar dan tidak luput dari jerat hukum. Inilah yang dalam literatur kriminologi disebut sebagai crime convergence: pertemuan antara kejahatan siber, pencucian uang, dan kejahatan kemanusiaan. Artinya, darurat perang melawan scam bukan hanya soal penindakan pidana, melainkan juga perlindungan warga negara dan martabat manusia.

 

INDONESIA: PASAR DIGITAL BESAR, RISIKO SISTEMIS

Indonesia berada di jantung persoalan ini. Dengan populasi digital yang besar, tingkat inklusi keuangan yang terus meningkat sejak Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2019–2023, serta penetrasi mobile banking dan dompet digital yang tinggi, Indonesia menjadi pasar potensial sekaligus target empuk bagi kejahatan siber keuangan.

Paradoksnya jelas: digitalisasi keuangan yang mendorong efisiensi dan inklusi juga membuka ruang risiko baru bila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang kuat.

Sejak diluncurkan pada 22 November 2024, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat hingga Mei 2025 lebih dari 135 ribu laporan penipuan. Rekening yang terindikasi terlibat mencapai lebih dari 219 ribu rekening dengan kerugian sekitar Rp2,6 triliun. Dana yang berhasil diblokir baru sekitar Rp163 miliar atau sekitar 6%. Angka itu menegaskan bahwa kecepatan pelaporan dan pemutusan aliran dana menjadi kunci karena begitu dana berpindah melalui rekening penampung, dompet digital, atau aset kripto, peluang pemulihan menyusut drastis.

Sejak 2017 hingga 2025, Satgas PASTI telah menghentikan lebih dari 13 ribu entitas keuangan ilegal. Negara hadir dan bekerja, tetapi suplai pelaku dan modus baru terus bermunculan. Di ruang digital, pemerintah juga menangani lebih dari satu juta konten bermuatan judi online dan penipuan sepanjang 2024-2025, sebuah indikator masifnya 'pabrik prospek korban' di dunia maya.

 

KETUA OJK: ANCAMAN SISTEMIS TERHADAP KEPERCAYAAN

Dalam berbagai pernyataan resmi sepanjang 2024-2025, Ketua Dewan Komisioner OJK menegaskan bahwa penipuan digital dan kejahatan siber keuangan bukan lagi persoalan kasuistik, melainkan ancaman sistemik terhadap kepercayaan dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Ketua OJK menekankan bahwa transformasi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan integritas sistem. Tanpa perlindungan yang memadai, digitalisasi justru memperluas kerentanan masyarakat dan menciptakan risiko baru.

Karena itu, OJK mendorong kolaborasi lintas otoritas, industri jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan platform digital dengan fokus pada pencegahan dini, percepatan respons, dan pemutusan aliran dana hasil kejahatan.

 

MENGAPA SCAM DIGITAL SANGAT EFEKTIF?

Efektivitas scam digital dapat dijelaskan melalui beberapa kerangka teori. George Akerlof (1970) menjelaskan asimetri informasi sebagai sumber kegagalan pasar; dalam scam, pelaku menciptakan ketimpangan informasi dan tekanan waktu. Praktik ini diperkuat oleh rekayasa sosial sebagaimana dipaparkan Kevin Mitnick (2002), manipulasi psikologis yang menembus pertahanan rasional korban.

Dari sisi kriminologi, Cohen dan Felson (1979) melalui routine activity theory menunjukkan kejahatan terjadi saat pelaku termotivasi bertemu target layak tanpa penjagaan efektif. Di dunia digital, penjagaan mencakup KYC, desain sistem pembayaran, algoritma deteksi fraud, dan kebijakan platform.

Dari sudut biaya transaksi, Coase (1937) dan Williamson (1985) menjelaskan mengapa teknologi dan AI menurunkan biaya kejahatan dan menaikkan potensi keuntungan.

 

MAKNA 'DARURAT PERANG' YANG SUBSTANTIF DAN TERUKUR

Istilah darurat perang terhadap kejahatan siber bukan retorika. Kejahatan siber keuangan menyerang fondasi kepercayaan. Strategi nasional harus menempatkan pemutusan aliran uang sebagai prioritas, pemberantasan money mule, integrasi kebijakan sektor keuangan--ruang digital, literasi sebagai imunisasi perilaku, serta kerja sama internasional yang agresif sebagaimana direkomendasikan UNODC 2024.

 

PENUTUP

Dalam teori ekonomi kelembagaan, Douglass C North (1990) menegaskan bahwa institusi dibangun untuk mengurangi ketidakpastian. Dalam konteks ini, keamanan keuangan digital ialah prasyarat kepercayaan. Ketika penipuan dibiarkan merajalela, yang terkikis bukan hanya dana masyarakat, melainkan juga legitimasi sistem keuangan formal itu sendiri.

Indonesia telah memiliki fondasi: Satgas PASTI, IASC, penguatan regulasi, dan koordinasi lintas otoritas. Namun, scam Kamboja mengingatkan bahwa fondasi saja tidak cukup. Diperlukan lompatan kebijakan yang lebih cepat, lebih tegas, dan lebih terintegrasi agar negara tidak selalu tertinggal satu langkah dari kejahatan.

Darurat kejahatan siber keuangan menuntut respons darurat kebijakan. Bukan untuk menakut-nakuti publik, melainkan untuk memastikan bahwa digitalisasi keuangan Indonesia bergerak maju dengan aman, berkeadilan, dan berdaulat. Tanpa itu, kemajuan teknologi justru akan menjadi senjata yang berbalik melukai dan merugikan masyarakatnya sendiri.