Disiplin Membaik, TNI Waspadai Kejahatan Siber di Kalangan Prajurit

PENURUNAN jumlah pelanggaran prajurit sepanjang 2025 diklaim sebagai indikator membaiknya disiplin internal. Meski begitu, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan capaian tersebut belum menjadi alasan untuk melonggarkan pengawasan dan pembinaan di tingkat satuan.

Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menyebut hasil evaluasi Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi menunjukkan tren penurunan pelanggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

“Operasi Gaktib mengalami penurunan dari 456 pelanggaran menjadi 432 pelanggaran atau turun 5,62 persen. Operasi Yustisi menurun dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau turun 40,64 persen,” kata Yusri di Jakarta, Jumat (13/2).

Baca juga : Kewaspadaan Perang Siber Indonesia masih Rendah

Meski demikian, Yusri menegaskan angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai keberhasilan final. Menurutnya, tantangan penegakan disiplin di tubuh TNI masih membutuhkan konsistensi dan pengawasan berlapis.

“Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan, namun tidak boleh membuat kita lengah. Upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum harus terus ditingkatkan secara konsisten,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penurunan pelanggaran dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran prajurit serta pendekatan pembinaan yang lebih menekankan edukasi dan sosialisasi hukum.

Baca juga : Gubernur Lemhanas: Angkatan Keempat TNI Bidang Siber Sedang Berevolusi

“Pertama, memang kondisi prajurit sendiri ini sudah mulai sadar. Kemudian, dari kami juga selalu mengedepankan edukasi dan sosialisasi, sehingga metode-metode itu terus kita kembangkan,” kata Yusri.

Namun, Yusri juga menyoroti peran komandan satuan yang dinilai krusial dalam mencegah pelanggaran berulang. Satuan dengan tingkat pelanggaran tinggi, kata dia, mencerminkan lemahnya pembinaan internal.

“Kalau satuannya masih banyak pelanggaran, ini tentu menjadi persoalan pembinaan satuan dan menjadi tanggung jawab pimpinan,” tegasnya.

Selain aspek disiplin konvensional, Yusri menekankan tantangan baru berupa kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra institusi. Karena itu, ia mendorong prajurit Polisi Militer untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ia juga menilai modernisasi alat utama serta sistem teknologi informasi perlu dioptimalkan agar penanganan perkara pidana di lingkungan TNI berjalan lebih profesional dan transparan.

“Prajurit Polisi Militer TNI tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental ideologi yang kuat serta pemahaman hukum yang luas. Selain itu, perlu terus dibangun kesamaan persepsi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menghindari gesekan di lapangan,” pungkasnya. (Dev)