Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan kinerja intermediasi perbankan nasional hingga akhir 2025 tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.
"Pada Desember 2025, kredit perbankan tercatat tumbuh 9,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.585 triliun," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (27/1).
Pertumbuhan kredit tersebut terutama ditopang oleh kredit investasi yang melonjak 20,81%. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 6,58% dan kredit modal kerja meningkat 4,52%
Dari sisi kualitas aset, perbankan tetap berada pada level yang sehat. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 2,05% untuk gross dan 0,79% untuk net. Adapun Loan at Risk (LAR) relatif stabil di level 8,72% yoy.
Sementara, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 13,83% yoy menjadi Rp10.059 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
Ketahanan sektor perbankan tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang berada di level tinggi. "Yakni sebesar 25,87% pada Desember 2025," kata Mahendra.
Likuiditas perbankan pun terjaga dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 85,35 persen. Selain itu, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat 126,56% dan 28,50%, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan.
"Sejalan dengan stabilnya sektor keuangan, pasar saham domestik juga menunjukkan kinerja positif pada triwulan IV 2025," kata Mahendra.
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup pada level 8.646,94 per 30 Desember 2025, menguat 7,27% secara kuartal dan melonjak 22,13% secara tahunan. Penguatan tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan rata-rata nilai transaksi harian saham serta aksi beli bersih investor nonresiden yang mencapai Rp37,4 triliun.
Di pasar modal, capaian penghimpunan dana tetap berlanjut. Sepanjang 2025, nilai penawaran umum di pasar modal domestik mencapai Rp274,8 triliun, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp259,24 triliun.
Sementara itu, sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun juga mencatat kinerja positif. Total aset industri asuransi per Desember 2025 mencapai Rp1.201,96 triliun atau tumbuh 6,01 persen yoy. Tingkat permodalan industri asuransi komersial berada pada level yang sangat memadai, dengan risk-based capital (RBC) asuransi jiwa tercatat 485,9%.
"Serta, asuransi umum dan reasuransi sebesar 335,22%, jauh di atas ambang batas minimum 120%," terang Ketua Dewan Komisiner OJK.
Pada industri dana pensiun, total aset tumbuh 11,35% yoy menjadi Rp1.679,46 triliun. Aset dana pensiun program sukarela tercatat sebesar Rp411,29 triliun atau tumbuh 7,52%. Sementara itu, total aset perusahaan penjaminan meningkat 2,42% menjadi Rp47,51 triliun. (Ins/P-3)
PERTUMBUHAN kredit industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) pada 2026 berada di level dua digit.
Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63% secara tahunan (yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi.
Kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit digital yang cepat, mudah, dan terjangkau terus meningkat, terutama di luar kota-kota besar.
Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM dan generasi muda.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat kelas menengah masih membutuhkan dukungan kebijakan.
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved