Berita Terbaru Bpk Hari Ini

Pemkot Denpasar Kembali Raih Opini WTP Yang Ke-13 dari BPK RI

Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Selain Jet Pribadi, BPK Diminta Audit Sewa Apartemen dan Mobil Dinas KPU

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

PT Timah Pastikan Terbuka untuk Seluruh Proses Audit

PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemkab Bekasi Kembali Raih Opini WTP dari BPK atas LKPD 2024

Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pemprov Jatim WTP Sepuluh Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Sinergi Eksekutif-Legislatif Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

BPK akan Telusuri Kerugian Negara di Kasus Korupsi Pertamina

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.

Diaudit atau tidak, Kinerja Danantara tak Dapat Dijamin

CSIS memandang skeptis perihal pengawasan hingga pengauditan yang akan dilakukan pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Perlu Penguatan Tata Kelola dan Audit Rutin pada Danantara

PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.

Fathan Subchi Pastikan Alumni PMII Berkontribusi bagi Masyarakat dan Negara

ANGGOTA VI BPK RI Fathan Subchi resmi menjadi pemimpun Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dekopin Minta BPK Audit Aset dan Dana Hibah agar Transparan

KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta BPK melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.

KPK Perlu Usut Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Pagar Laut

Kerugian itu berupa ekosistem laut menjadi rusak akibat pemagaran. Karena, kata dia, tidak ada studi kelayakan dalam membangun pagar laut.

Pemerintah Kota Sorong Hadiri Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja BPK Papua Barat

Laporan ini menjadi bagian dari upaya transparansi dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kota Sorong.

Pakar Dipolisikan Buntut Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah

Romli menyebut hal itu bertentangan dengan pernyataan Bambang Hero yang mengatakan punya kompetensi untuk melakukan penghitungan kerugian.

Kerugian Ekologis dalam Kasus Timah Dinilai Perlu Dibuktikan Lebih Jauh

PAKAR hukum pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa menilai kerugian ekologis dan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam dalam kasus timah perlu dibuktikan lebih jauh.

Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Benahi Reformasi Birokrasi

Selain itu juga ada dugaan pejabat yang tak mau menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK Kantongi Barang Bukti dari Penggeledahan di BI

KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.

Ahli BPK Beberkan Kerugian Negara Ulah Budi Said

Mohammad Priyono, yang memberikan keterangan terkait hasil audit investigatif yang dilakukan BPK dalam perkara tersebut.

Suap Jalur Kereta, KPK Dapat Informasi Aliran Dana ke BPK dari Saksi

KPK mendalami aliran dana kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi itu terungkap saat penyidik memeriksa salah satu saksi.

Kembangkan Kasus Suap Jalur Kereta, KPK Tetapkan Pejabat di BPK sebagai Tersangka

KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di DJKA, Kemenhub. Pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan sebagai tersangka.

Ahli Hukum Bisnis Jelaskan Bentuk Kerja Sama PT.Timah dengan Swasta

PT Timah disebut sudah melakukan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Saham Perdana sejak 19 Oktober 1995.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia