Berita Terbaru BPK Hari Ini

Pakar Dipolisikan Buntut Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah

Romli menyebut hal itu bertentangan dengan pernyataan Bambang Hero yang mengatakan punya kompetensi untuk melakukan penghitungan kerugian.

Kerugian Ekologis dalam Kasus Timah Dinilai Perlu Dibuktikan Lebih Jauh

PAKAR hukum pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa menilai kerugian ekologis dan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam dalam kasus timah perlu dibuktikan lebih jauh.

Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Benahi Reformasi Birokrasi

Selain itu juga ada dugaan pejabat yang tak mau menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK Kantongi Barang Bukti dari Penggeledahan di BI

KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.

Ahli BPK Beberkan Kerugian Negara Ulah Budi Said

Mohammad Priyono, yang memberikan keterangan terkait hasil audit investigatif yang dilakukan BPK dalam perkara tersebut.

Suap Jalur Kereta, KPK Dapat Informasi Aliran Dana ke BPK dari Saksi

KPK mendalami aliran dana kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi itu terungkap saat penyidik memeriksa salah satu saksi.

Kembangkan Kasus Suap Jalur Kereta, KPK Tetapkan Pejabat di BPK sebagai Tersangka

KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di DJKA, Kemenhub. Pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan sebagai tersangka.

Ahli Hukum Bisnis Jelaskan Bentuk Kerja Sama PT.Timah dengan Swasta

PT Timah disebut sudah melakukan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Saham Perdana sejak 19 Oktober 1995.

Hakim Tegur Auditor Karena tak Buka Hasil Audit

Majelis mau memastikan kebenaran hitungan kemahalan metrik ton yang dituduhkan.

Kerja sama PT Timah dan Swasta Rekomendasi BPK

PT Timah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan berada di bawah pengawasan BPK.

Saksi Mahkota Ungkap Alasan PT Timah Tak Garap Sendiri Wilayah IUP

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal.

Prabowo akan Bentuk Lembaga Super Body yang Tak Bisa Disentuh BPK-KPK

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto akan membentuk lembaga baru yang memiliki wewenang superbesar (superbody) untuk menangani perdagangan karbon yang tak bisa disentuh BPK dan KPK.

BP Batam Jadi Acuan Pengelolaan Aset BLU Nasional

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menerima kunjungan benchmarking Tim BPK RI Keuangan Negara III di Marketing Center BP Batam

BPK: Ada Masalah di Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji

menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)

BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap UU dalam LK Kemenag 2023

BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.

BPK: Banyak Masalah dalam Laporan Keuangan BRIN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan cukup signifikan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023.

KPK: Penyelidikan Anggota DPR dan BPK terkait CSR Bank Indonesia

KPK menyebut penyelidikan yang menyeret anggota DPR HG dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS adalah terkait dengan program CSR Bank Indonesia.

Waka Komisi II Terima Informasi KPU Surati KBRI bakal Kunker ke Luar Negeri

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut menerima informasi tentang KPU yang tengah menyurati KBRI di beberapa negara Eropa untuk tujuan kunjungan kerja 

Laporan Keuangan Kemenpora RI Kembali Dapat Predikat WTP dari BPK RI

Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia