Berita Terbaru BPK Hari Ini

Pemprov Jatim WTP Sepuluh Kali Berturut-turut, Gubernur Khofifah: Bukti Sinergi Eksekutif-Legislatif Wujudkan Akuntabilitas dan Good Governance

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

BPK akan Telusuri Kerugian Negara di Kasus Korupsi Pertamina

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.

Diaudit atau tidak, Kinerja Danantara tak Dapat Dijamin

CSIS memandang skeptis perihal pengawasan hingga pengauditan yang akan dilakukan pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Perlu Penguatan Tata Kelola dan Audit Rutin pada Danantara

PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.

Fathan Subchi Pastikan Alumni PMII Berkontribusi bagi Masyarakat dan Negara

ANGGOTA VI BPK RI Fathan Subchi resmi menjadi pemimpun Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dekopin Minta BPK Audit Aset dan Dana Hibah agar Transparan

KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta BPK melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.

KPK Perlu Usut Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Pagar Laut

Kerugian itu berupa ekosistem laut menjadi rusak akibat pemagaran. Karena, kata dia, tidak ada studi kelayakan dalam membangun pagar laut.

Pemerintah Kota Sorong Hadiri Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja BPK Papua Barat

Laporan ini menjadi bagian dari upaya transparansi dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kota Sorong.

Pakar Dipolisikan Buntut Hitung Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah

Romli menyebut hal itu bertentangan dengan pernyataan Bambang Hero yang mengatakan punya kompetensi untuk melakukan penghitungan kerugian.

Kerugian Ekologis dalam Kasus Timah Dinilai Perlu Dibuktikan Lebih Jauh

PAKAR hukum pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa menilai kerugian ekologis dan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam dalam kasus timah perlu dibuktikan lebih jauh.

Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Benahi Reformasi Birokrasi

Selain itu juga ada dugaan pejabat yang tak mau menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK Kantongi Barang Bukti dari Penggeledahan di BI

KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.

Ahli BPK Beberkan Kerugian Negara Ulah Budi Said

Mohammad Priyono, yang memberikan keterangan terkait hasil audit investigatif yang dilakukan BPK dalam perkara tersebut.

Suap Jalur Kereta, KPK Dapat Informasi Aliran Dana ke BPK dari Saksi

KPK mendalami aliran dana kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi itu terungkap saat penyidik memeriksa salah satu saksi.

Kembangkan Kasus Suap Jalur Kereta, KPK Tetapkan Pejabat di BPK sebagai Tersangka

KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di DJKA, Kemenhub. Pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan sebagai tersangka.

Ahli Hukum Bisnis Jelaskan Bentuk Kerja Sama PT.Timah dengan Swasta

PT Timah disebut sudah melakukan Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Saham Perdana sejak 19 Oktober 1995.

Hakim Tegur Auditor Karena tak Buka Hasil Audit

Majelis mau memastikan kebenaran hitungan kemahalan metrik ton yang dituduhkan.

Kerja sama PT Timah dan Swasta Rekomendasi BPK

PT Timah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan berada di bawah pengawasan BPK.

Saksi Mahkota Ungkap Alasan PT Timah Tak Garap Sendiri Wilayah IUP

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal.

Prabowo akan Bentuk Lembaga Super Body yang Tak Bisa Disentuh BPK-KPK

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto akan membentuk lembaga baru yang memiliki wewenang superbesar (superbody) untuk menangani perdagangan karbon yang tak bisa disentuh BPK dan KPK.

Memilih Resep Al-Qur'an: Menghadirkan Wahyu sebagai Penawar Bukan Beban

Guru Non-ASN dan Beban Tanggung Jawab Negara yang Terbelah

Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia