Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto perlu turun tangan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Eks relawan Jokowi, Jay Octa, menekankan agar jajaran pemerintah di semua level juga perlu bekerja keras agar bisa menjalankan keinginan Presiden Prabowo, yakni meraih Indonesia Emas.
Jay menyebut ada beberapa keganjilan di sejumlah kementerian dan lembaga negara yang bisa menghambat laju pembangunan. Ia mengambil contoh pejabat publik yang kinerjanya buruk. "Harus kita akui banyak pejabat yang mentalnya kurang baik. Ada juga yang berkarir karena kedekatan dengan atasan, tidak profesional,” ujarnya.
Menurutnya, ada pejabat di beberapa kementerian sudah lebih dari lima tahun menempati posisinya, belum juga diganti. Selain itu juga ada dugaan pejabat yang tak mau menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini yang membuat kita tidak maju-maju. Kabinet baru, menteri berganti, pelayanan publik tidak berubah. Menyedihkan," tambah Jay dalam keterangannya, Rabu (18/12).
Bagi Jay, apa yang sedang terjadi mencerminkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan. Persoalan sudah sangat akut, menurut Jay, pembenahan mau tak mau harus segera dilakukan.
"Presiden Prabowo harus melihat betul proses rektutmen dan bidding di semua lembaga dan kementerian, tanpa terkecuali. Ada pejabat yang nggak ganti ganti, walau menterinya sudah ganti tiga kali. Tidak ada regenerasi," ujarnya.
Jay mengingatkan, reformasi birokrasi adalah salah satu dari lima prioritas program kerja Presiden Jokowi 2019 - 2024. Targetnya, antara lain birokrasi yang cepat dalam melayani dan memberi izin, tidak terjebak dalam zona nyaman, serta adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.
"Tapi itu semua belum tercapai sampai pemerintahan Jokowi berakhir, dan menjadi isu krusial sampai saat ini," katanya. (Ykb/I-2)
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved