Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Benahi Reformasi Birokrasi

PRESIDEN RI Prabowo Subianto perlu turun tangan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Eks relawan Jokowi, Jay Octa, menekankan agar jajaran pemerintah di semua level juga perlu bekerja keras agar bisa menjalankan keinginan Presiden Prabowo, yakni meraih Indonesia Emas. 

Jay menyebut ada beberapa keganjilan di sejumlah kementerian dan lembaga negara yang bisa menghambat laju pembangunan. Ia mengambil contoh pejabat  publik yang kinerjanya buruk. "Harus kita akui banyak pejabat yang mentalnya kurang baik. Ada juga  yang berkarir karena kedekatan dengan atasan, tidak profesional,” ujarnya.

Menurutnya, ada pejabat di beberapa kementerian sudah lebih dari lima tahun menempati posisinya, belum juga diganti. Selain itu juga ada dugaan pejabat yang tak mau menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga : Prabowo akan Bentuk Lembaga Super Body yang Tak Bisa Disentuh BPK-KPK

"Ini yang membuat kita tidak maju-maju. Kabinet baru, menteri berganti,  pelayanan publik tidak berubah. Menyedihkan," tambah Jay dalam keterangannya, Rabu (18/12). 

Bagi Jay,  apa yang sedang terjadi mencerminkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan. Persoalan sudah sangat akut, menurut Jay, pembenahan mau tak mau harus segera dilakukan.

"Presiden Prabowo harus melihat betul proses rektutmen dan bidding di semua lembaga dan kementerian, tanpa terkecuali. Ada pejabat yang nggak ganti ganti, walau menterinya sudah ganti tiga kali. Tidak ada regenerasi," ujarnya.

Jay mengingatkan, reformasi birokrasi adalah salah satu dari lima prioritas program kerja Presiden Jokowi 2019 - 2024. Targetnya, antara lain birokrasi yang cepat dalam melayani dan memberi izin, tidak terjebak dalam zona nyaman, serta adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

"Tapi itu semua belum tercapai sampai pemerintahan Jokowi berakhir, dan menjadi isu krusial sampai saat ini," katanya. (Ykb/I-2)