Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto akan membentuk lembaga baru yang memiliki wewenang superbesar (superbody) untuk menangani perdagangan karbon bernama Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Yang menarik BPPPI-TNK tidak bisa diaudit maupun diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menyentuh keberadaan BPPPI-TNK karena tidak ada uang negara yang dikelola di lembaga itu.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, menyampaikan lembaga tersebut akan mengambil peran dari kementerian atau badan lain yang mengurusi tata niaga karbon. Hal ini untuk mempermudah perizinan usaha guna mendatangkan investasi yang lebih besar.
"Badan ini seperti semacam super body. Ini supaya kita semakin efisien dan tidak tabrak-tabrakan dengan kementerian lain. Serta, memberikan kepastian kepada investor," jelasnya di acara Iconomics Media, Jakarta, Selasa (10/9).
Baca juga : Agus Rahardjo: Darurat Korupsi di Indonesia Hasil Kerja Presiden
Dia pun menyamakan BPPPI-TNK dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan lembaga pengelola dana abadi (SWF).
"BPPPI-TNK ini enggak ada urusannya dengan uang negara. Ini pure uang swasta, baik itu dari dalam dan luar negeri. Jadi, tidak bisa ditegur KPK, dan tidak bisa diaudit BPK. Ini sama seperti dengan INA," jelasnya.
Ferry menuturkan setelah Prabowo-Gibran dilantik, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk menaungi pembentukan BPPPI-TNK.
Selain itu, untuk mengelola investasi di lembaga tersebut, pemerintah ke depan akan mengandalkan keberadaan Special Mission Vehicle (SMV), serta memiliki supervisor (SPV).
"Operatornya kan nanti ada yang namanya Special Mission Vehicle, mungkin saya kasih nama PT Sarana Pembangunan Ekonomi Hijau. Ini semacam green fund. Kita mengelola dana-dana swasta untuk pembangunan ekosistem perdagangan karbon ini," pungkasnya. (Z-9)
Pada tahun ini, semakin banyak orang mulai berpartisipasi dalam netralisasi karbon, salah satunya dengan menggunakan KRBN-World, platform marketplace asal Amerika Serikat.
Wow! Studi yang dilakukan perseroan menunjukkan Indonesia berpotensi memiliki kapasitas cadangan karbon 400 giga ton.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong munculnya para pemimpin hijau di Indonesia.
Penasihat senior Robert O. Blake Jr. yang juga mantan Duta Besar AS merika untuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Menteri Siti atas peluncuran Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
Dirjen PHL Agus Justianto mengatakan laporan validasi Proyek Karbon RER tersebut secara sepihak telah mengklaim bahwa dokumen proyek karbon tersebut telah sesuai peraturan perundangan.
Perdagangan karbon ialah kegiatan jual beli sertifikat yang diberikan negara kepada perusahaan atau individu yang berhasil mengurangi emisi karbon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved