Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dengan mendorong Mutual Recognition Arrangement (MRA) bersama standar karbon internasional seperti Verra, Gold Standard, Puro Earth, dan Plan Vivo. Langkah ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono.
"Dengan Gold Standard kita sudah berkomunikasi intensif, targetnya, MRA dengan Gold Standard bisa ditandatangani sekitar Mei atau Juni. Dengan Verra, draft (MRA) sudah kami terima, sekarang sedang dikaji tim kami," ujar Diaz.
Langkah ini dinilai penting untuk membuka peluang lebih luas bagi proyek-proyek karbon Indonesia agar bisa diperdagangkan secara internasional. Untuk itu, selain membidik permintaan pasar internasional, KLH juga tengah mendorong sisi suplai karbon domestik. Beberapa sektor seperti biochar, POME (limbah sawit), hingga proyek-proyek milik BUMN seperti Pertamina NRE, sambung dia, disiapkan sebagai sumber pasokan kredit karbon.
Diaz juga menegaskan kerja sama internasional tetap mengacu pada prinsip-prinsip nasional yang tidak bisa dinegosiasikan, yakni seluruh proyek karbon wajib terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI), mendukung pencapaian National Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui mekanisme buffer, dan transaksi pertama dilakukan di Indonesia agar dapat dicatatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sejalan dengan langkah tersebut, IDXCarbon juga tengah mempersiapkan diri dengan menjajaki keanggotaan dengan Verra dan Gold Standard, serta memperkuat infrastruktur teknologi untuk integrasi sistem.
"Koneksi dengan registri internasional bukan masalah. Di dalam negeri, IDXCarbon sudah terkoneksi secara otomatis dengan SRN-PPI dan APPLE-Gatrik milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," ungkap Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI.
Perdagangan Karbon dengan Internasional
Sejak diluncurkan pada September 2023 hingga April 2025, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) diklaim telah menunjukkan performa cukup menjanjikan dengan nilai transaksi hampir mencapai Rp80 miliar dan volume 1,6 juta ton CO2.
Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, volume transaksi bahkan mencatat volume transaksi karbon yang delapan kali lebih besar dibandingkan Malaysia dan dua kali lipat lebih tinggi dari Jepang yang diluncurkan hampir bersamaan dengan IDXCarbon.
"Bursa karbon Indonesia cukup menarik sehingga kami sudah, bahkan mendapatkan permintaan dari pemilik-pemilik proyek dari luar Indonesia yang ingin mendaftarkan karbon kreditnya di IDXCarbon. Namun, fokus kami saat ini adalah membuka perdagangan unit karbon Indonesia kepada audiens internasional selebar-lebarnya," ujarnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Indonesia membutuhkan sokongan dari sektor-sektor baru yang memiliki potensi besar, salah satunya berasal dari ekonomi karbon. Untuk itu, pihaknya tengah menyusun regulasi guna memperkuat ekosistem pasar karbon.
“Kita sedang menggarap UU EBT, yang mengandung nilai ekonomi karbon dari Carbon Capture and Storage (CCS) dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Setelah itu kita akan masuk revisi UU Migas yang mencakup aspek karbon yang bisa diperdagangkan seperti CCS,” jelasnya.
CarboNEX 2025 diselenggarakan oleh startup pengembang proyek karbon TruCarbon di Bursa Efek Indonesia. CEO TruCarbon Debby Reynata menyatakan tujuan utama dari CarboNEX adalah untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan penyedia teknologi untuk semakin meramaikan perdagangan karbon serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu perubahan iklim. “CarboNEX bukan sekadar acara hore, tetapi ajakan untuk bergerak bersama karena perubahan iklim adalah tantangan kolektif sehingga solusinya perlu kolaboratif,” ucap Debby. (H-4)
Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Bursa Karbon Indonesia ini berjalan dengan cepat dengan volume yang besar.
BEBERAPA perusahaan terpantau telah aktif membeli Unit Karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon, dan didominasi oleh perbankan.
PRESIDEN RI Joko Widodo mengatakan diresmikannya Bursa Karbon di Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia untuk melawan krisis iklim.
Untuk pengembangan perdagangan karbon, Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) menjalankan peran sebagai penjual atau trader.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN), selaku Subholding Gas Pertamina, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Depok, mengadakan puncak acara Festival Ciliwung 2025.
Indonesia, dengan proposal bertajuk REDD+ Results-Based Payment (RBP) untuk Periode 2014-2016 telah menerima dana dari Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,8 juta.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas Karhutla di sejumlah provinsi dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
“Percepatan target ini tentu menuntut pembiayaan yang tidak sedikit. Kita perlu merancang skema yang tidak hanya ambisius, tapi juga tepat sasaran,”
Dengan teknik RDF ini maka bisa mengatasi masalah sampah dari hulu. Pada prinsipnya, pemilahan sampah jadi kunci,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved