27 Korporasi Ditindak Terlibat Karhutla, Kementerian LH Lapor ke Prabowo

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah provinsi. Menteri LH Hanif Faisol menyoroti sejumlah lokasi tambang dan stok pile batubara yang terbakar dan berpotensi mencemari lingkungan.

"Kemarin kami telah laporkan ke Presiden (Prabowo Subianto) ada 27 unit korporasi yang telah kita segel mulai Riau sampai Kalimantan Barat. Di Kalimantan Selatan, KLH tengah menyelidiki sejumlah perusahaan terlibat karhutla dan akan kami tegakkan aturan sesuai Inpres nomor 3 tahun 2020," tegas Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Provinsi Kalsel 2025 di Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kamis (7/8).

Dikatakan Hanif, Presiden Prabowo juga meminta KLH dan Kapolri mengefektifkan semua instrumen hukum untuk menjamin kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah dan tangani sedini mungkin. 

Baca juga : Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Bahas Penanganan Karhutla

"Jadi langkah-langkah itu memang dimintakan Inpres kepada kami selaku Menteri LH karena ada undang-undang yang membolehkan kami melakukan penindakan," ujarnya.

Lebih jauh Hanif mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tidak diperkenankan lagi untuk membakar di musim kemarau. 

"Dan kepada kita semua dimintakan mencari solusinya, di mana masyarakat tetap bisa berkebun dan bertani tetapi tidak melakukan pembakaran lahan," kata Hanif.

Hanif memastikan tim satgas Karhutla telah berhasil mengendalikan karhutla termasuk di Kalsel. Ia mengatakan secara geografis meski luas lahan gambut di Kalsel hanya 36 ribu hektare, namun konsentrasi permukiman dan lahan pertanian warga lebih banyak berada lahan gambut. Dirinya juga menyoroti adanya lokasi tambang dan stokpile batubara yang terbakar yang berpotensi merambah karhutla dan menimbulkan pencemaran lingkungan. (H-4)