Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Indonesia, dengan proposal bertajuk REDD+ Results-Based Payment (RBP) untuk Periode 2014-2016 telah menerima dana dari Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,8 juta. Dana tersebut dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). REDD+ merupakan inisiatif global dengan desain pemberian insentif kepada negara berkembang untuk menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendripriyono mengungkapkan bahwa dengan pendanaan yang begitu besar dan kebutuhan pendanaan untuk menanggulangi aksi perubahan iklim ini, pemerintah tidak bisa hanya bersandar atau mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Maka dari itu kita ada BPDLH yang salah satu tugasnya itu untuk mencari pendanaan dari international donors, dari CSR, dari filantrofi. Dan kebetulan kita mendapatkan dana juga dari Green Climate Fund, US$103,78 juta dolar itu yang diberikan tahun 2021 dan sebagian sudah kita gunakan untuk tingkat nasional dan sebesar US$56 juta dolar dari US$103,78 juta dolar itu untuk diberikan ke daerah," ucap Diaz di Jakarta, Kamis (7/8).
Pada Februari lalu atau batch pertama, BPDLH telah menyalurkan dana tersebut kepada 9 provinsi sebesar Rp251 miliar. Kemudian pada batch kedua, BPDLH telah menyalurkan dana sebesar Rp256 miliar kepada 15 provinsi.
"Dan nanti yang batch ketiga ini ada 14 provinsi, yang jumlahnya 38 provinsi ini variasi dari US$250 ribu sampai yang terbesar di beberapa provinsi Kalimantan itu ada yang mendapat sekitar US$4 juta atau US$5 juta, yang terbesar di Kalteng. Dari 14 (provinsi) ini yang di batch ketiga, sekarang kan batch kedua nih, nantinya yang batch ketiga ada 14 (provinsi), itu 9 (provinsi) sudah mengajukan project proposal, funding proposal dan 5 (provinsi) belum (mengajukan)," beber Diaz.
Oleh karena itu, Diaz meminta kerja sama dari sisa 14 provinsi pada batch ketiga ini bisa memanfaatkan sisa dari dana US$103,78 juta dari GCF yang akan disalurkan oleh BPDLH bisa tersalurkan dengan baik dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.
"Untuk lima provinsi itu kita mohon agar mengajukan concept note dan juga funding proposal. Karena istilahnya ini ada uang yang bisa digunakan untuk menangani aksi iklim," tegas Diaz.
Sementara itu, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto menyampaikan dana yang diperoleh sebesar US$103,8 juta dibagi menjadi dua untuk pemerintah daerah atau provinsi dan pemerintah pusat.
"Kalau pemerintah pusat, karena penggunaannya kan untuk menyusun peta jalan, jadi kira-kira sudah hampir 90% ya sudah terserap dengan baik," pungkas Joko.
KLH/BPLH resmi meluncurkan konsep Adipura Baru, sistem evaluasi pengelolaan sampah nasional yang menekankan pendekatan tegas, objektif, dan terintegrasi.
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
DI tengah krisis iklim yang kian nyata dan ketidakadilan sistemis terhadap perempuan yang terus menganga, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kepemimpinan yang cerdas dan tegas.
Ketika wilayah jelajah buaya menyempit akibat alih fungsi lahan dan pembangunan permukiman, buaya cenderung masuk ke lingkungan manusia untuk mencari makan.
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyelenggarakan serangkaian kegiatan lingkungan bertema Beat Plastic Pollution atau Hentikan Polusi Plastik.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas Karhutla di sejumlah provinsi dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
“Percepatan target ini tentu menuntut pembiayaan yang tidak sedikit. Kita perlu merancang skema yang tidak hanya ambisius, tapi juga tepat sasaran,”
Dengan teknik RDF ini maka bisa mengatasi masalah sampah dari hulu. Pada prinsipnya, pemilahan sampah jadi kunci,"
Kementerian Lingkungan Hidup mengeklaim hotspot di Provinsi Riau, berdasarkan data dari sistem Sipongi (semua satelit), periode 26 Juli 2025 tidak ada dalam kategori tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved