BPK RI Tegaskan Pemeriksaan Inklusif dan Berkualitas untuk Dukung Indonesia Emas 2045

KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikannya dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7).

"BPK mengapresiasi Pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya," kata Isma.

Baca juga : Pemkab Lamongan Raih Opini WTP ke-8 Berturut-turut

LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016.

Isma mengatakan pemberian opini oleh BPK itu telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

Baca juga : Temui Presiden, BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester l 2022

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance (tata kelola yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma.

Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Sekretaris Negara Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, serta 1.500 undangan yang terdiri atas kepala lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, serta para rektor perguruan tinggi.

Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah atas capaian opini WTP pada LKPP. Dia berharap acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan dari apa yang dihasilkan BPK.

"Mari kita bersama mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi. (Z-3)