BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lIHPS) I 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa (1/11) ini.
Ikhtisar tersebut memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat. Dari jumlah itu, 132 laporan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sebanyak empat laporan yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Baca juga: BPK: LKKL Tahun 2021 Lampaui Target RPJMN
Selain itu, opini WDP juga diberikan pada laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri 2021. "Capaian opini WTP LKKL 2021 sebesar 95%. Itu telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan 92%," ujar Ketua BPK Isma Yatun.
Adapun anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkap temuan dalam laporan keuangan pada anggaran program Komponen Cadangan (Komcad), yang dijalankan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Baca juga: Gubernur BI Tetapkan Sembilan Pemimpin Baru Di Bank Indonesia
"Komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan, namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi. Itu bersifat administratif," imbuh Nyoman.
Terkait temuan itu, BPK mengaku telah bersurat secara langsung kepada Menhan Prabowo Subianto. "Itu sudah ditindaklanjuti dan sedang diproses Kemenhan. Perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan juga kita bisa audit kembali," jelasnya.
Sebelumnya, BPK mengungkap temuan pengadaan senilai ratusan miliar pada program Komcad yang menyalahi aturan. Dalam auditnya, BPK menemukan sejumlah barang dipesan dan didistribusikan ke markas pelatihan sebelum anggaran tersedia dan kontrak pengadaan berlaku.(OL-11)
