Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (lIHPS) I 2022 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Selasa (1/11) ini.
Ikhtisar tersebut memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat. Dari jumlah itu, 132 laporan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sebanyak empat laporan yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Imu Pengetahuan Indonesia mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Baca juga: BPK: LKKL Tahun 2021 Lampaui Target RPJMN
Selain itu, opini WDP juga diberikan pada laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri 2021. "Capaian opini WTP LKKL 2021 sebesar 95%. Itu telah melampaui target RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan 92%," ujar Ketua BPK Isma Yatun.
Adapun anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkap temuan dalam laporan keuangan pada anggaran program Komponen Cadangan (Komcad), yang dijalankan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Baca juga: Gubernur BI Tetapkan Sembilan Pemimpin Baru Di Bank Indonesia
"Komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan, namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi. Itu bersifat administratif," imbuh Nyoman.
Terkait temuan itu, BPK mengaku telah bersurat secara langsung kepada Menhan Prabowo Subianto. "Itu sudah ditindaklanjuti dan sedang diproses Kemenhan. Perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan juga kita bisa audit kembali," jelasnya.
Sebelumnya, BPK mengungkap temuan pengadaan senilai ratusan miliar pada program Komcad yang menyalahi aturan. Dalam auditnya, BPK menemukan sejumlah barang dipesan dan didistribusikan ke markas pelatihan sebelum anggaran tersedia dan kontrak pengadaan berlaku.(OL-11)
KINERJA Bawaslu dinilai tidak maksimal dalam menyelesaikan berbagai laporan dugaan kecurangan dan masalah lainnya terkait Pemilu 2024
Momen jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai marak terjadi pelaporan kepada kepolisian. Pengamat politik Jerry Massie menyebut mayoritas laporan itu bermuatan politik.
Diketahui, BAM mengeluhkan pengaduan yang dianggap diabaikan oleh Kementerian Keuangan. Laporan tersebut pun viral di media sosial.
Berdasarkan laporan yang diterima JPPI sepanjang 2022, kebanyakan korban kekerasan yang dilakukan guru di sekolah ialah peserta didik.
Tokopedia memiliki fitur Laporkan jika masyarakat menemui produk berbahaya atau penjual yang mencurigakan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat di Kalimantan Timur tidak segan melapor dugaan rasuah di daerahnya. KPK memastikan tidak ada laporan yang diabaikan.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved