Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI III DPR kebut rapat pembahasan efisiensi anggaran bersama seluruh mitra dari kementerian dan lembaga. Sejumlah mitra harus membeberkan rekontruksi anggaran hasil hitungan efisiensi.
"Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat, yang pertama penjelasan mitra kerja terkait langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat rapat di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Beberapa mitra yang sudah meliputi Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA). Kemudian, Polri, Kejaksaan Agung serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Atas berkenannya, kita bisa hadir pada rapat hari ini yang terkesan mendadak sekali, baru kemarin mungkin bapak-bapak diinformasikan, karenanya kami memaklumi kementerian/lembaga ini tidak dihadiri langsung oleh pucuk pimpinan," ucap Habiburokhman.
Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kemudian, Menteri Keuangan mengeluarkannya surat agar nilai anggaran yang bakal diefisienkan sudah mendapat persetujuan DPR sebelum 14 Februari 2025.
"Sehubungan dengan hal tersebut Komisi III DPR RI meminta penjelasan mitra terkait langkah-langkah efisiensi anggaran dan usulan revisi berupa pembintangan anggaran kementerian/lembaga," ucap Habiburokhman. (Fah/J-2)
Efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo sejalan dengan visi dan misi gubernur terpilih Dedi Mulyadi.
Pemkot Bandung pun akan segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman pelaksanaan seleksi program tersebut untuk melakukan pemangkasan anggaran.
Sebagai langkah awal Pemkot Bandung telah mengevaluasi belanja daerah sejak Desember 2024
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Meskipun pembahasan anggaran perubahan akan dilaksanakan pada Agustus, tetapi penyesuaiannya harus dilakukan sejak sekarang
Pemkot Cirebon belum menentukan besaran anggaran yang akan terkena pemangkasan.
Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan rapat tersebut membahas rencana pemerintah pusat untuk menerapkan work from home (WFH) bagi seluruh kementerian di Indonesia yang ada di Jakarta.
Milton Ribeiro mengundurkan diri setelah diselidiki atas tuduhan penyaluran dana federal kepada sekutu politiknya yakni dua pendeta yang berpengaruh.
Perentas dari 'Negeri Tirai Bambu' ini menargetkan delapan kementerian utama Kenya termasuk kementerian luar negeri dan kementerian keuangan.
Ada beberapa hal yang dipandang mendukung.
Perlu pembinaan ke dalam (internal) secara intensif oleh para pimpinan di instansi atau lembaga negara sebagai upaya pencegahan dini paham radikal dan intoleran.
Mesin kurang memiliki kreativitas dan emosi yang memegang peran penting dalam memenuhi pendidikan yang layak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved