Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI III DPR kebut rapat pembahasan efisiensi anggaran bersama seluruh mitra dari kementerian dan lembaga. Sejumlah mitra harus membeberkan rekontruksi anggaran hasil hitungan efisiensi.
"Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat, yang pertama penjelasan mitra kerja terkait langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat rapat di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Beberapa mitra yang sudah meliputi Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA). Kemudian, Polri, Kejaksaan Agung serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Atas berkenannya, kita bisa hadir pada rapat hari ini yang terkesan mendadak sekali, baru kemarin mungkin bapak-bapak diinformasikan, karenanya kami memaklumi kementerian/lembaga ini tidak dihadiri langsung oleh pucuk pimpinan," ucap Habiburokhman.
Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kemudian, Menteri Keuangan mengeluarkannya surat agar nilai anggaran yang bakal diefisienkan sudah mendapat persetujuan DPR sebelum 14 Februari 2025.
"Sehubungan dengan hal tersebut Komisi III DPR RI meminta penjelasan mitra terkait langkah-langkah efisiensi anggaran dan usulan revisi berupa pembintangan anggaran kementerian/lembaga," ucap Habiburokhman. (Fah/J-2)
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju.
Direktur Indef Esther Sri Astuti menuturkan, target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8% bukan pekerjaan mudah.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
IAS ditargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved