Selasa 17 Januari 2023, 19:31 WIB

Ini Kata Ganjar Soal Dana Daerah yang Mengendap di Bank

Indriyani Astuti | Ekonomi
Ini Kata Ganjar Soal Dana Daerah yang Mengendap di Bank

Antara
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam suatu acara.

 

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui bahwa anggaran pemerintah daerah (pemda) kerap mengendap di perbankan. Diketahui, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah terkait persoalan dana mengendap dalam rapat koordinasi nasional di Bogor, Jawa Barat.

Menurut Ganjar, data dana pemda yang mengendap di perbankan dan tercatat oleh Kementerian Keuangan, perlu disandingkan dengan data lainnya. Dia menilai data tersebut tidak bisa dijadikan acuan tunggal.

"Persoalannya, Menteri Keuangan selalu pakai data dari Bank Indonesia. Enggak fair, sorry lho. Saran saya agar datanya real, duduk komunikasi dengan kami. Jawa Tengah sudah kita buat sistem digitalisasi. Kalau Kementerian Keuangan butuh (data), Kementerian Dalam Negeri butuh, kita kasih realnya berapa," jelas Ganjar, Selasa (17/1).

Baca juga: Menkeu: Hingga Akhir 2022, Dana Pemda di Perbankan Capai Rp123 Triliun

Politikus Partai PDI Perjuangan menambahkan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada), dana pemda kerap mengendap di bank. Sehingga, tidak terjadi belanja daerah. Pun, pilkada dibiayai dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Terkait mau pilkada, itu kan duitnya harus ngendon ka,n kita nabung untuk pilkada, pasti ngendon (diam)," imbuhnya.

Adapun persoalan lain, yakni pembayaran rumah sakit yang tidak terserap, karena pemerintah pusat baru melakukan transfer dana pada Desember 2021. Sedangkan, untuk menggunakan anggaran tersebut, kepala daerah perlu menunggu APBD perubahan diketok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 2022. 

Baca juga: Presiden Izinkan Pemda Tampung Silpa di Dana Abadi

Oleh karena itu, Ganjar meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan tidak terlambat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis), yang menjadi pedoman bagi kepala daerah untuk penggunaan anggaran.

"Solusinya, Kemendagri atau Kemenkeu tidak keluarkan saja. Dalam hal ada transfer masuk, dalam hal kondisi khusus, maka dalam bulan berikutnya boleh digunakan. Pada awal tahun anggaran gak apa-apa, tapi kami harus tunggu APBD perubahan dan itu akhir tahun," papar Ganjar.

Lebih lanjut, dia menyoroti pandemi covid-19 yang menimbulkan ketidakpastian, sehingga dana transfer untuk pembayaran rumah sakit pun telat, termasuk aturan pelaksananya.(OL-11)

Baca Juga

Antara/Teguh Prihatna

Tahun Ini, Kemenhub Selenggarakan 177 Trayek Angkutan Laut

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 27 Januari 2023, 10:33 WIB
Trayek tersebut terdiri dari 39 trayek kapal barang tol laut, 116 trayek kapal perintis, enam trayek kapal khusus angkutan ternak dan 16...
Dok. BRI

BRI Microfinance Outlook 2023: Peran Strategis BRI Akselerasi Inklusi Keuangan & Praktik ESG di Indonesia

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Januari 2023, 10:00 WIB
Menurutnya, BRI sebagai bank UMKM dengan mayoritas nasabah berada di daerah rural memiliki tangggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan...
Dok Antam

Harga Emas Batangan Antam Kembali Turun

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Januari 2023, 09:20 WIB
Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam yang dipantau dari laman logammulia.com pada Jumat pagi, kembali turun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya