Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa.
Hal itu merupakan indikator utama kemajuan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak karena Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.
"Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia," ungkap Mendes Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, di Bengkulu (12/11).
Untuk memajukan desa, saat ini Pemerintah RI bekerjasama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Ada lima kementerian yang dimandatkan untuk menjalankan program ini, yaitu KemendesaPDT, Kemendagri, KemenkoPMK, Kemenkeu, dan Bappenas. Program ini untuk membuat belanja desa berkualitas sesuai dengan kompetensi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Mendes mengajak seluruh kepala desa agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa (Musdes). Audiensi publik seperti Musdes ini memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka.
Upaya ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.
"Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Gak bisa pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu," paparnya.
"Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenalan remaja sekarang banyak di desa. Dan lain sebagainya," imbuh mantan Anggota DPR RI itu. (M-3)
KETUA Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto tidak membuat gaduh terkait kop surat resmi kementerian
pemerintah perlu refleksi dan berkolaborasi untuk menjamin hak serta memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Hal itu ia katakan merespons kasus anak SD yang bunuh diri di NTT.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025
Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan dalam inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk pembentukan dewan baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan perluasan akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) kini tidak hanya diikuti oleh guru-guru agama Islam saja, tapi menjangkau seluruh guru lintas agama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved