Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan dalam inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk pembentukan dewan baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan.
Dorongan untuk membentuk dewan itu merupakan salah satu hasil dari pertemuan Prabowo dengan Ratu Máxima Zorreguieta Cerruti di Istana Merdeka, Kamis (27/11).
Airlangga menjelaskan bahwa dewan ini akan melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). "Ini akan melibatkan para stakeholder, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka, atau open data keuangan," kata dia seusai rapat terbatas.
Menurut Airlangga, Indonesia telah mencatat capaian tinggi pada akses layanan keuangan dengan tingkat inklusi mencapai 92,7%. Namun literasi keuangan masih tertinggal, berada di angka 66,64%. Meski begitu, ia menyatakan, literasi keuangan Indonesia sudah lebih tinggi dari rata-rata negara OECD.
Airlangga menyampaikan pemerintah juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari 88,7 juta rumah tangga di Indonesia yang terus didorong untuk memiliki rekening bank. Selain itu, program simpanan pelajar telah menghasilkan 58 juta rekening aktif.
Pemerintah juga mendorong penguatan edukasi literasi keuangan secara berkelanjutan, pengembangan digital ID, hingga pendalaman sektor asuransi. Selain itu, akses data yang lebih terbuka tidak hanya ditujukan bagi lembaga perbankan, tetapi juga bagi konsumen layanan keuangan. (Mir/M-3)
Airlangga juga mengatakan dalam waktu dekat akan kembali mengirim tim ke Washington DC untuk melanjuti pembahasan terkait tarif dagang kedua negara.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan saat ini pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat hingga lebih 50 juta orang atau melebihi pengguna kartu kredit
Pembahasan masih dalam tahap negosiasi bilateral sehingga belum ada kesepakatan final mengenai komoditas apa saja dari Indonesia yang akan dikenakan tarif tambahan tersebut.
Pemerintah juga memperhatikan pola belanja kementerian dan lembaga sebagai langkah menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, Indonesia harus mampu mengarahkan perekonomian nasional untuk terus bangkit dan harus mampu bersaing dengan perekonomian global.
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved