Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah proyeksi perlambatan yang dilaporkan lembaga internasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, berbagai stimulus akan digelontorkan, termasuk penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke bank Himbara. Langkah ini diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor dan memperkuat daya beli masyarakat.
Asian Development Bank (ADB) baru saja memproyeksikan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia melambat menjadi 4,9% pada 2025.
"Pemberian stimulus diharapkan menggerakkan ekonomi," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/9).
Pemerintah, lanjutnya, juga memperhatikan pola belanja kementerian dan lembaga sebagai langkah menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan, kata Airlangga, akan melakukan evaluasi secara berkala.
Presiden juga telah memberikan persetujuan agar anggaran yang belum terpakai dapat dialihkan ke program lain yang lebih produktif. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi belanja dan mendorong aktivitas ekonomi.
Selain itu, pemerintah menyiapkan paket kebijakan atau stimulus ekonomi guna mendorong konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Stimulus tersebut mencakup insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat dan jasa transportasi tertentu pada periode khusus. PPN DTP juga diberikan bagi sektor properti dan berlaku hingga 2026.
"Selain insentif transportasi, pemerintah juga kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Ini untuk mendorong konsumsi masyarakat," jelas Politisi Partai Golkar itu.
Airlangga juga menyinggung laporan terbaru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang justru memberikan sinyal positif.
Dalam laporan OECD Economic Outlook Interim Report September 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 4,9% pada 2025. Angka ini naik 0,2 poin persentase dibandingkan proyeksi Juni 2025.
Untuk 2026, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan tetap di level 4,9%, naik 0,1 poin persentase dari perkiraan sebelumnya.
Menurut Airlangga, laporan itu menunjukkan, meski ada proyeksi perlambatan, lembaga internasional tetap melihat prospek ekonomi Indonesia yang relatif stabil.
"Dari OECD atau yang lain, mereka juga lebih tinggi (proyeksi ekonomi) dari yang lalu. Ada upgrade sebetulnya yang dari OECD, dari di bawah 4,9% sekarang memasukkan 4,9%," pungkasnya. (Ins/E-1)
PEMERINTAH mengakselerasi stimulus ekonomi nasional pada Triwulan I 2026 dengan mengatur mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri.
STIMULUS fiskal diyakini akan berdampak terhadap konsumsi rumah tangga pada periode mudik Lebaran 2026 yakni menjadi jendela peluang (window of opportunity) untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp911,16 miliar untuk memberikan diskon transportasi selama periode mudik Lebaran 2026.
Dalam upaya mengatur mobilitas selama libur Lebaran 2026, pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi para pekerja pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Airlangga juga mengatakan dalam waktu dekat akan kembali mengirim tim ke Washington DC untuk melanjuti pembahasan terkait tarif dagang kedua negara.
Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan dalam inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk pembentukan dewan baru yang fokus pada kesejahteraan keuangan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan saat ini pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat hingga lebih 50 juta orang atau melebihi pengguna kartu kredit
Pembahasan masih dalam tahap negosiasi bilateral sehingga belum ada kesepakatan final mengenai komoditas apa saja dari Indonesia yang akan dikenakan tarif tambahan tersebut.
Saat ini, Indonesia harus mampu mengarahkan perekonomian nasional untuk terus bangkit dan harus mampu bersaing dengan perekonomian global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved