Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan tidak memberikan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, karena listrik merupakan komponen pengeluaran rutin yang bersifat wajib.
Peneliti Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, selama ini diskon tarif listrik berperan cukup signifikan dalam membuka ruang konsumsi rumah tangga. Menurutnya, ketika biaya dasar hidup dapat ditekan, masyarakat memiliki keleluasaan untuk membelanjakan pendapatannya ke sektor lain.
“Listrik itu porsinya besar dalam pengeluaran rumah tangga dan sifatnya wajib. Saat ada diskon tarif listrik, biasanya ruang konsumsi masyarakat langsung terbuka karena ada penghematan tetap setiap bulan. Ketika diskon (tarif listrik) itu tidak ada, daya beli memang tidak terbantu dari sisi biaya dasar hidup,” ujar Yusuf, saat dihubungi, Selasa (3/2).
Ia menambahkan, absennya insentif tersebut membuat masyarakat harus semakin selektif dalam mengatur pengeluaran, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah yang lebih rentan terhadap kenaikan biaya hidup.
Di sisi lain, Yusuf menilai stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pada kuartal I 2026 tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian, meski daya dorongnya relatif terbatas.
“Stimulus kuartal I 2026 memang bisa membantu, tetapi lebih bersifat menjaga konsumsi jangka pendek. Fokusnya banyak ke aspek musiman seperti diskon transportasi dan bantuan sosial, sehingga efeknya lebih ke menahan perlambatan, bukan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang kuat,” jelasnya.
Menurut Yusuf, kebijakan stimulus tersebut tetap dapat dibaca sebagai sinyal positif dari pemerintah. Hal itu menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga momentum ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tekanan yang masih berlangsung.
Namun, ia mengingatkan bahwa stimulus tersebut juga mencerminkan tantangan yang masih dihadapi perekonomian domestik. “Di satu sisi ini pesan positif ke pasar dan masyarakat. Tapi di sisi lain, fakta bahwa stimulus masih diperlukan menunjukkan ekonomi belum sepenuhnya tumbuh secara organik tanpa dukungan kebijakan fiskal,” pungkas Yusuf.
Dengan demikian, dirinya menegaskan bahwa stimulus fiskal pada awal 2026 dinilai berperan ganda, yakni menjaga optimisme sekaligus menjadi pengakuan bahwa daya beli masyarakat masih memerlukan penopang dari pemerintah. (Z-10)
Langkah Indonesia tergolong unik jika dibandingkan dengan respons negara-negara lain yang mayoritas memilih untuk menaikkan harga secara signifikan.
Pemerintah mengklaim harga barang kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Maret 2026 sebesar 3,48%. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan Maret 2025 yang hanya sebesar 1,03%.
keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global saat ini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ekonomi Indonesia jauh dari krisis. Konsumsi meningkat saat Lebaran 2026 dan berbagai indikator menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Peredaran uang tunai Lebaran 2026 tembus Rp1.370 triliun. Simak analisis NEXT Indonesia Center soal ledakan daya beli dan mobilitas pemudik di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved