Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan tidak memberikan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, karena listrik merupakan komponen pengeluaran rutin yang bersifat wajib.
Peneliti Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, selama ini diskon tarif listrik berperan cukup signifikan dalam membuka ruang konsumsi rumah tangga. Menurutnya, ketika biaya dasar hidup dapat ditekan, masyarakat memiliki keleluasaan untuk membelanjakan pendapatannya ke sektor lain.
“Listrik itu porsinya besar dalam pengeluaran rumah tangga dan sifatnya wajib. Saat ada diskon tarif listrik, biasanya ruang konsumsi masyarakat langsung terbuka karena ada penghematan tetap setiap bulan. Ketika diskon (tarif listrik) itu tidak ada, daya beli memang tidak terbantu dari sisi biaya dasar hidup,” ujar Yusuf, saat dihubungi, Selasa (3/2).
Ia menambahkan, absennya insentif tersebut membuat masyarakat harus semakin selektif dalam mengatur pengeluaran, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah yang lebih rentan terhadap kenaikan biaya hidup.
Di sisi lain, Yusuf menilai stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pada kuartal I 2026 tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian, meski daya dorongnya relatif terbatas.
“Stimulus kuartal I 2026 memang bisa membantu, tetapi lebih bersifat menjaga konsumsi jangka pendek. Fokusnya banyak ke aspek musiman seperti diskon transportasi dan bantuan sosial, sehingga efeknya lebih ke menahan perlambatan, bukan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang kuat,” jelasnya.
Menurut Yusuf, kebijakan stimulus tersebut tetap dapat dibaca sebagai sinyal positif dari pemerintah. Hal itu menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga momentum ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tekanan yang masih berlangsung.
Namun, ia mengingatkan bahwa stimulus tersebut juga mencerminkan tantangan yang masih dihadapi perekonomian domestik. “Di satu sisi ini pesan positif ke pasar dan masyarakat. Tapi di sisi lain, fakta bahwa stimulus masih diperlukan menunjukkan ekonomi belum sepenuhnya tumbuh secara organik tanpa dukungan kebijakan fiskal,” pungkas Yusuf.
Dengan demikian, dirinya menegaskan bahwa stimulus fiskal pada awal 2026 dinilai berperan ganda, yakni menjaga optimisme sekaligus menjadi pengakuan bahwa daya beli masyarakat masih memerlukan penopang dari pemerintah. (Z-10)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved