Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan tidak memberikan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, karena listrik merupakan komponen pengeluaran rutin yang bersifat wajib.
Peneliti Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, selama ini diskon tarif listrik berperan cukup signifikan dalam membuka ruang konsumsi rumah tangga. Menurutnya, ketika biaya dasar hidup dapat ditekan, masyarakat memiliki keleluasaan untuk membelanjakan pendapatannya ke sektor lain.
“Listrik itu porsinya besar dalam pengeluaran rumah tangga dan sifatnya wajib. Saat ada diskon tarif listrik, biasanya ruang konsumsi masyarakat langsung terbuka karena ada penghematan tetap setiap bulan. Ketika diskon (tarif listrik) itu tidak ada, daya beli memang tidak terbantu dari sisi biaya dasar hidup,” ujar Yusuf, saat dihubungi, Selasa (3/2).
Ia menambahkan, absennya insentif tersebut membuat masyarakat harus semakin selektif dalam mengatur pengeluaran, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah yang lebih rentan terhadap kenaikan biaya hidup.
Di sisi lain, Yusuf menilai stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah pada kuartal I 2026 tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian, meski daya dorongnya relatif terbatas.
“Stimulus kuartal I 2026 memang bisa membantu, tetapi lebih bersifat menjaga konsumsi jangka pendek. Fokusnya banyak ke aspek musiman seperti diskon transportasi dan bantuan sosial, sehingga efeknya lebih ke menahan perlambatan, bukan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang kuat,” jelasnya.
Menurut Yusuf, kebijakan stimulus tersebut tetap dapat dibaca sebagai sinyal positif dari pemerintah. Hal itu menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga momentum ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tekanan yang masih berlangsung.
Namun, ia mengingatkan bahwa stimulus tersebut juga mencerminkan tantangan yang masih dihadapi perekonomian domestik. “Di satu sisi ini pesan positif ke pasar dan masyarakat. Tapi di sisi lain, fakta bahwa stimulus masih diperlukan menunjukkan ekonomi belum sepenuhnya tumbuh secara organik tanpa dukungan kebijakan fiskal,” pungkas Yusuf.
Dengan demikian, dirinya menegaskan bahwa stimulus fiskal pada awal 2026 dinilai berperan ganda, yakni menjaga optimisme sekaligus menjadi pengakuan bahwa daya beli masyarakat masih memerlukan penopang dari pemerintah. (Z-10)
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58%, tertinggi di antara kelompok pengeluaran lain. Pemerintah waspadai gerusan daya beli di kuartal I-2026.
Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved