Paket Stimulus Ekonomi tak akan Mampu Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah tidak akan mampu mendorong daya beli masyarakat.

Menurut Riza, kelima stimulus yang mencakup bantuan sosial tunai, subsidi upah, diskon transportasi, tambahan bantuan pangan, dan diskon tarif tol itu hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Dampaknya lebih terasa pada sektor-sektor tertentu, seperti transportasi dan pariwisata domestik, terutama selama masa liburan sekolah. Namun, pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan masih terbatas

"Stimulus ekonomi dari pemerintah tidak ada yang begitu kuat mempengaruhi peningkatan daya beli," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (5/6).

Baca juga : Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II dan III

Dia menuturkan stimulus ekonomi saat ini tidak sekuat insentif sebelumnya, seperti diskon listrik yang diberikan pada awal tahun lalu. Menurutnya, stimulus tersebut memiliki dampak yang lebih luas karena menyasar kelas menengah, sehingga jangkauan penerimanya lebih besar. Namun, disayangkan diskon tarif listrik pada pertengahan tahun ini urung digelontorkan pemerintah.

"Diskon tarif listrik ini pengaruhnya besar terutama pada inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price)," kata Riza.

Dia juga menyoroti pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus sejak awal tahun, mulai dari insentif PPN 12 persen yang tetap berjalan, stimulus pada Februari-Maret, hingga paket terbaru saat ini. Namun, ruang fiskal pemerintah diperkirakan mulai menyempit, sementara berbagai program lain masih harus dijalankan dengan kebutuhan anggaran yang besar.

Baca juga : Pengusaha: Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Senada dengan itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyatakan, stimulus yang ada belum cukup untuk memulihkan ekonomi sepenuhnya. Menurutnya, langkah selanjutnya yang harus diambil pemerintah adalah mengakselerasi belanja negara yang sempat tertunda di awal tahun akibat realokasi anggaran.

“Kembalinya belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang sebelumnya terdampak seperti konstruksi, perhotelan dan perdagangan," jelasnya.

Fakhrul pun menekankan pentingnya eksekusi belanja pemerintah yang transparan dan tepat sasaran. Harapannya, belanja negara dapat mencapai kinerja maksimal (full throttle) pada paruh kedua tahun ini. Selain sebagai pendorong ekonomi riil, kembalinya belanja pemerintah juga diyakini akan mengubah persepsi pelaku ekonomi secara positif.

Dari sisi pasar modal, minat investor terhadap Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri dianggap masih tinggi, dan para pemilik modal menantikan sinyal positif dari pemerintah.

Jika ekspektasi perbaikan ekonomi dapat terpenuhi, Fakhrul memperkirakan aliran modal asing akan kembali masuk ke Indonesia, meskipun kondisi global masih bergejolak. Dalam skenario tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan dapat menguat ke bawah level Rp16.000 per dolar AS, dan indeks harga saham gabungan (IHSG) bisa menguat menuju level 7.750. (E-3)