Lebaran kian Dekat, Pemerintah Salurkan Bansos Rp17,5 Triliun

PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, bantuan tersebut terdiri atas beberapa skema, mulai dari bantuan sosial (bansos) reguler hingga bansos adaptif dan asistensi rehabilitasi sosial. Bansos reguler meliputi bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat.

"Ini dengan anggaran sebesar 17,5 triliun," ujarnya dalam Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan I dan Kesiapan Angkutan Idul Fitri 2026 di Jakarta, Selasa (10/2).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bansos adaptif yang diperuntukkan bagi penanganan kebencanaan, termasuk bencana di Sumatra dan sejumlah wilayah lainnya, dengan nilai lebih dari Rp2,3 triliun.

Baca juga : Tanpa Diskon Tarif Listrik, Daya Beli Tertahan meski Ada Stimulus

Selanjutnya, dalam anggaran Kementerian Sosial juga dialokasikan bansos yang bersifat atensi atau asistensi rehabilitasi sosial dengan nilai keseluruhan mencapai Rp20 triliun. Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp17 triliun, sementara sisanya akan disalurkan secara bertahap pada Januari, Februari, dan Maret.

“Artinya, ini insyaallah sampai Lebaran dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, penerima manfaat bansos bersifat dinamis karena mengacu pada data tunggal yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan mekanisme tersebut, masyarakat bisa saja menerima bantuan pada triwulan pertama dan kedua, namun tidak pada triwulan berikutnya, atau sebaliknya.

Baca juga : Tambahan BLT Rp300 Ribu Cair Bulan Ini, Berikut Rinciannya

“Atau sebaliknya ada yang belum pernah mendapatkan dan sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial,” ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Ia menambahkan, penyaluran bansos memerlukan proses administrasi, mulai dari pembukaan rekening hingga mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Sosial juga membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut memutakhirkan data penerima bantuan. Terdapat dua jalur partisipasi yang disediakan.

Jalur pertama adalah jalur formal yang dimulai dari tingkat RT dan RW, kemudian ke kelurahan, Dinas Sosial, hingga mendapatkan tanda tangan bupati atau wali kota sebelum diproses bersama BPS. Sementara, jalur kedua adalah jalur partisipasi langsung masyarakat melalui mekanisme usul dan sanggah terhadap data penerima bansos.

Partisipasi tersebut dapat disampaikan melalui command center Kementerian Sosial yang beroperasi 24 jam di nomor 021-171, melalui WhatsApp Center yang nomornya akan diumumkan kemudian, serta melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses seluruh masyarakat untuk melakukan usul dan sanggah data.

Selanjutnya, seluruh data akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPS, kemudian disusun dalam bentuk perankingan dari desil 1 hingga desil 10. Sesuai hasil rapat dengan Menteri Koordinator, fokus utama penyaluran bantuan diarahkan kepada kelompok desil 1 dan 2. "Jika alokasi anggaranya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4," pungkas Gus Ipul. (E-4)