Tanpa Diskon Tarif Listrik, Daya Beli Tertahan meski Ada Stimulus

PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bantuan sosial (bansos).

Stimulus yang akan diberikan selama periode Februari-Maret 2026 tersebut, menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tidak termasuk diskon tarif listrik. Bahkan dirinya memastikan tidak ada diskon tarif listrik di 2026.

Merespons hal itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyampaikan bahwa tak ada diskon tarif listrik di 2026 pada dasarnya menahan ruang pemulihan daya beli, terutama bagi rumah tangga menengah bawah yang memiliki proporsi pengeluaran listrik cukup besar dalam konsumsi rutin. 

Baca juga : Tambahan BLT Rp300 Ribu Cair Bulan Ini, Berikut Rinciannya

"Dalam kondisi inflasi jasa dan pangan yang masih fluktuatif, absennya diskon listrik membuat tekanan biaya hidup tidak sepenuhnya berkurang. Artinya, stimulus yang ada tidak bekerja pada pos pengeluaran yang paling rigid dan berulang, sehingga efeknya terhadap daya beli bersifat terbatas dan tidak merata," ucap Rizal saat dihubungi, Selasa (3/2).

Kendati demikian, Rizal menyatakan bahwa paket stimulus Rp12,83 triliun yang difokuskan pada diskon transportasi, tarif tol, dan bansos memang berpotensi mendorong konsumsi jangka pendek, khususnya pada kelompok penerima bansos dan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi menjelang Ramadan. "Namun dampaknya cenderung bersifat temporer dan musiman, lebih kuat mendorong sektor transportasi, pariwisata domestik, dan konsumsi non-durable, dibandingkan mendorong permintaan agregat secara struktural," tegasnya.

Dengan konfigurasi kebijakan seperti itu, sambung Rizal, stimulus kuartal I 2026 kemungkinan cukup menahan perlambatan pertumbuhan, tetapi belum cukup kuat untuk menciptakan akselerasi ekonomi yang signifikan. 

"Tanpa dukungan kebijakan yang langsung menurunkan biaya hidup dasar seperti energi dan pangan, stimulus lebih berfungsi sebagai buffer jangka pendek, bukan pengungkit pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya. (I-2)