Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Indef: Pemerintah Dorong Daya Beli lewat Kebijakan Diskon Listrik

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai tahun pertama masa jabatannya dengan sejumlah kebijakan di sektor energi. Salah satu langkah yang paling berdampak luas adalah pemberian potongan tarif listrik atau diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga kecil serta program diskon tambah daya bagi pelaku usaha mikro dan menengah.

Kebijakan ini mulai berlaku pada awal 2025 dan menyasar pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, program tersebut setara dengan bantuan tidak langsung senilai Rp13,6 triliun. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga energi.

Menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, kebijakan potongan tarif listrik dapat menjadi salah satu bentuk stimulus fiskal yang bersifat langsung. “Kebijakan seperti ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menekan biaya hidup masyarakat dari sisi energi,” katanya.

Baca juga : Kekurangan Dokter, Prabowo Instruksikan LPDP Perbanyak Biayai Mahasiswa Kedokteran

Namun, ia menambahkan bahwa efektivitas jangka panjang program ini tetap bergantung pada keberlanjutan subsidi dan pengelolaan fiskal yang hati-hati.

Di lapangan, kebijakan ini dirasakan langsung masyarakat. Beberapa pelanggan listrik prabayar di wilayah Belitung Timur dan Bangka Tengah menyebut konsumsi listrik rumah tangga menjadi lebih ringan. “Biasanya isi token dua kali seminggu, sekarang cukup sekali,” kata Subhan, warga Kenango, Bangka Tengah.

Selain memberikan diskon tarif, pemerintah melalui PLN juga meluncurkan program Energi Kemerdekaan pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI. Program ini memberikan potongan hingga 50 persen untuk biaya tambah daya listrik hingga 7.700 VA. Inisiatif tersebut ditujukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah agar dapat meningkatkan kapasitas produksi.

PLN menyebut, seluruh proses pengajuan program ini dilakukan secara daring melalui aplikasi PLN Mobile. Pelanggan dapat mengajukan permohonan tambah daya tanpa harus datang ke kantor cabang. “Langkah ini bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kelistrikan,” ujar salah satu pejabat PLN.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan arah kebijakan energi yang relatif pragmatis, dengan fokus menjaga konsumsi rumah tangga dan mendorong produktivitas sektor kecil dan menengah. Di tengah perlambatan ekonomi global, kebijakan diskon listrik menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menopang stabilitas ekonomi domestik tanpa menambah beban birokrasi. (H-3)