Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti pentingnya mengembalikan pelajaran menulis dan memperkuat penguasaan bahasa di sekolah-sekolah. Menurutnya, kemampuan menulis dan bahasa menjadi fondasi dasar bagi kualitas pendidikan dan daya saing bangsa di masa depan.
Dalam pengantar Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/10), Prabowo mengungkapkan keprihatinannya saat melihat kondisi siswa di berbagai daerah yang harus berhemat karena keterbatasan biaya.
"Anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas. Dia menulis tulisannya sangat kecil," ujarnya.
Prabowo menilai kebiasaan itu bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kualitas pembelajaran. Ia meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk meninjau kembali pentingnya pelajaran menulis.
"Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis," kata dia.
Ia menekankan, menulis bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter dan ekspresi diri siswa. "Menulis dengan baik, menulis halus, tapi sebetulnya tulisannya harus besar. Saya khawatir kalau dia menulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua," tutur Prabowo.
Presiden juga menyoroti perlunya pembenahan struktur sekolah agar lebih efisien dan berkualitas. Ia mengusulkan pembangunan sekolah terintegrasi di setiap kecamatan, yang menggabungkan SD, SMP, dan SMA atau SMK dalam satu kawasan dengan fasilitas lengkap.
Setiap sekolah terintegrasi, kata dia, harus memiliki laboratorium yang memadai, termasuk laboratorium bahasa, karena bahasa menjadi modal utama dalam menghadapi pasar kerja global.
Prabowo mencontohkan, tenaga kerja asal Filipina banyak diterima di luar negeri karena kemampuan bahasa Inggris mereka. "Kita diminta jutaan tenaga kerja tiap tahun. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran. Rakyat mereka gak mau kerja sebagai pelayan. Mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah," tuturnya.
Oleh karena itu, Prabowo menilai pendidikan bahasa harus diperluas, bukan hanya bahasa Inggris, tetapi juga bahasa Arab, Mandarin, Jepang, dan Korea. "Kita harus didik mereka bahasa," terangnya.
Prabowo menambahkan, gagasan sekolah terintegrasi dan penguatan pelajaran menulis serta bahasa masih dalam tahap awal, namun menjadi arah penting bagi reformasi pendidikan nasional. "Ini baru embryo concept. Tapi sekolah-sekolah ini saya kira sudah saatnya kita pikirkan," pungkasnya. (H-3)
FOUNDER dan CEO CISDI Diah Saminarsih program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi meningkatkan jangkauan layanan kesehatan primer.
LSI mencatat, publik masih menilai positif kinerja pemerintah dalam bidang keamanan nasional (48,5%), politik nasional (9,4%), serta hukum (8,3%).
MEMASUKI satu tahun Prabowo-Gibran, Kemenpora menegaskan arah baru kebijakan kepemudaan dan keolahragaan nasional berupa delapan langkah strategis.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk melahirkan generasi unggul Indonesia yang berdaya saing global di bidang sains dan teknologi.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai tahun pertama masa jabatannya dengan sejumlah kebijakan di sektor energi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved