Gerindra: Anggaran MBG tidak Potong Hak Dasar Pendidikan

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa pengalokasian dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dipandang sebagai pemotongan hak dasar pendidikan, melainkan sebagai upaya penopang kualitas sumber daya manusia (SDM).

Azis menyoroti adanya kegaduhan publik yang menganggap ratusan triliun anggaran pendidikan sedang dirampas untuk program MBG. Menurutnya, pandangan tersebut adalah kekeliruan dalam memahami struktur klasifikasi anggaran negara.

"Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan bagian dari anggaran pendidikan dengan pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan. Program makan bergizi ditempatkan bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai penopang agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh," ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/2/2026).

Baca juga : Program MBG Krusial untuk Tingkatkan Gizi Anak di Daerah

Azis menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi dengan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos anggaran untuk kemudian diarahkan ke program yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia menekankan bahwa efisiensi ini bukanlah amputasi terhadap hak-hak yang sudah ada. 

Ia mengatakan program makan bergizi diperuntukkan bagi anak sekolah, maka secara administratif pencatatannya masuk dalam kelompok anggaran pendidikan. Azis menilai hal tersebut sangat wajar secara mekanisme keuangan negara.

"Pencatatan administratif dipelintir menjadi narasi pemotongan. Publik diajak marah, bukan diajak memahami. Padahal, ketika APBN meningkat, mandat konstitusional alokasi pendidikan 20 persen otomatis ikut meningkat nilainya," katanya.

Baca juga : Gerindra Tolak Desakan Penghentian MBG: Masyarakat yang Rugi

Azis memastikan bahwa kebutuhan dasar pendidikan yang selama ini menjadi prioritas tetap terjaga. Berdasarkan dokumen anggaran yang ada, ia menegaskan tidak ada pengurangan pada pos kesejahteraan guru maupun bantuan pendidikan esensial lainnya.

Justru dengan ruang fiskal yang membesar, negara dinilai memiliki peluang untuk melakukan banyak hal secara simultan: memperbaiki infrastruktur sekolah sekaligus memastikan siswa memiliki gizi yang cukup untuk menyerap pelajaran.

"Pendidikan justru runtuh ketika kita membiarkan anak belajar dalam kondisi lapar. Narasi yang memisahkan makan anak dari pendidikan anak adalah narasi yang keliru sekaligus berbahaya karena mengadu dua kepentingan yang berada pada garis yang sama," kata Azis.

Lebih lanjut, Azis mengajak seluruh pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan disiplin berpikir dan data yang utuh. Ia memperingatkan bahwa menjadikan angka sebagai "peluru politik" hanya akan mengikis kepercayaan publik dan kewarasan bangsa.

"Kejujuran dalam membaca angka adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpanya, kebijakan sebaik apa pun niatnya akan selalu tampak mencurigakan," pungkasnya.