CKG Perlu Diimbangi dengan Layanan Kesehatan yang Berkelanjutan

FOUNDER dan CEO CISDI Diah Saminarsih program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi meningkatkan jangkauan layanan kesehatan primer melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular. Namun, pelaksanaan CKG perlu menimbang keberlanjutan layanan.

“CKG sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai pendekatan promotif dan preventif untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular hingga tuberkulosis (Tb) dengan memastikan keberlanjutan layanan atau perawatan penyakit berisiko (continuum of care), seperti layanan diabetes yang memerlukan perawatan yang panjang,” kata Diah dalam keterangannya, Jumat (24/10).

Skrining kesehatan melalui CKG akan menghasilkan bank data yang berharga. Karenanya, pemanfaatan data CKG antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berlangsung transparan.

Baca juga : Cek Kesehatan Gratis, Warga Mulai Sadar Pentingnya Deteksi Dini

“Data CKG yang terkumpul bisa dimaksimalkan untuk merencanakan layanan lanjutan di daerah, termasuk memetakan prioritas penyakit yang bisa dijangkau oleh faskes, dan diantisipasi BPJS Kesehatan berdasarkan beban biaya,” ujar Diah.

Jika CKG dijalankan dengan baik dan memadai, beban negara dalam menangani penyakit kronis dan berbiaya tinggi bisa berkurang. Program ini juga diharapkan dapat memantik kebiasaan setiap warga negara untuk memeriksakan kesehatan secara rutin.

Selain agenda prioritas yang bersifat programatik, Diah juga menyoroti pembangunan kesehatan juga tidak lepas dari komitmen fiskal dan politik terhadap kesehatan masyarakat.

Baca juga : Menhut: Cek Kesehatan Gratis Kado Ultah Terbaik untuk Masyarakat

Kebijakan fiskal, seperti cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan peningkatan cukai rokok, perlu diarahkan sebagai instrumen pengendalian konsumsi untuk pencegahan risiko penyakit tidak menular.

Studi modeling CISDI pada 2024 menunjukkan Indonesia dapat menghemat hingga Rp40,6 triliun dari beban ekonomi akibat diabetes tipe 2 apabila menerapkan cukai MBDK dari 2024 hingga 2033.

Lebih lanjut, riset CISDI pada 2025 menunjukkan kenaikan harga rokok sebesar 10 persen dapat mengurangi kemungkinan remaja mulai merokok sebesar 22 persen.

“Cukai harus ditempatkan sebagai instrumen pengendalian konsumsi MBDK dan rokok. Memberlakukan cukai MBDK maupun menaikkan cukai rokok menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi kesehatan masyarakat dari faktor risiko penyebab penyakit tidak menular,” pungkasnya. (H-3)