Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan, terutama terkait pembiayaan pengobatan lanjutan melalui BPJS Kesehatan.
"Banyak masyarakat yang bertanya, setelah ditemukan penyakit, apakah masih bisa dicover oleh BPJS? Ini yang harus dijelaskan, karena ketidakjelasan ini membuat masyarakat ragu memanfaatkan program cek kesehatan gratis," kata Irma, Sabtu (24/1).
Oleh karena itu pemerintah perlu menegaskan pemeriksaan lanjut ketika penyakit ditemukan saat melakukan pemeriksaan CKG.
Selain itu, politisi Fraksi NasDem itu juga mendorong perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari yang bersifat kuratif ke preventif. Ia menilai upaya pencegahan harus lebih ditingkatkan agar beban anggaran kesehatan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, dapat diminimalkan.
Menurutnya, kelengkapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, alat kesehatan (alkes), serta ketersediaan obat-obatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi rumah sakit. Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait keterbatasan dokter spesialis maupun subspesialis yang berdampak pada tidak optimalnya akses pelayanan kesehatan.
"Kalau masih ada rumah sakit yang spesialisnya belum lengkap, apalagi subspesialisnya, maka kebutuhan akses pelayanan kesehatan masyarakat tidak tercukupi secara maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian serius," ujar Irma.
Ia menekankan bahwa rumah sakit, khususnya yang berada di wilayah perkotaan seperti Jakarta Selatan dan sekitarnya, harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, ditangani oleh tenaga medis yang berkualitas, serta didukung teknologi kesehatan yang modern dan mutakhir.
Hal ini dinilai penting mengingat munculnya berbagai penyakit baru yang membutuhkan penanganan berbasis teknologi terkini. (H-3)
KOMISI IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan jangan terlalu pasif dan lebih proaktif terutama kisruh penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang saat ini terjadi.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti surat edaran yang dikeluarkan menteri kesehatan dan menteri sosial perihal reaktivasi peserta Penerima Iuran PBI BPJS Kesehatan.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori desil 6 pada BPJS Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai penonaktifan mendadak kepesertaan PBI BPJS Kesehatan telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.
Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menegaskan bahwa proses validasi peserta PBI JKN tersebut tidak boleh dilakukan secara mendadak, terutama bagi pasien yang menderita penyakit kronis.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menimbulkan keadaan darurat kesehatan. I
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah dengan menekankan pentingnya kesadaran kesehatan sejak dini.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau seluruh perempuan Indonesia berusia di atas 30 tahun untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk cegah kanker payudara.
STRATEGI penting untuk menjaga kesehatan masyarakat yakni dengan promotif dan preventif yang sudah terangkum dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Cakupannya yang tahun lalu dilakukan di puskesmas dan sekolah, tahun ini kita mau lakukan di tempat kerja. Termasuk DPR RI,”
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat eliminasi kusta. Salah satunya dengan menyertakannya di CKG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved